Nakes RSUD Pirngadi Demo Karena Insentif Tak dibayar. Dok Antara

LaporCovid-19 menemukan sejumlah serangan terhadap masyarakat yang mengkritik kebijakan terkait pandemi. Mereka menerima setidaknya menemukan sembilan laporan serangan sepanjang 2021. 

Laporan itu di antaranya intimidasi dan perundungan kepada pihak yang melaporkan pelanggaran peraturan tatap muka selama PPKM di Bandung.

Selain itu pada Mei 2021 lalu terjadi intimidasi kepada relawan tenaga kesehatan di Wisma Atlet yang mendata keluhan koleganya yang tak mendapat insentif dan mempublikasikannya. Buntutnya relawan itu mengalami pemutusan kontrak.

Ada juga pelaporan kepada polisi yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Pelaporan ini dilakukan setelah ICW mempublikasikan data yang menyebut dugaan purnawirawan jenderal itu terlibat dalam perusahaan produsen obat Ivermectin yang digadang-gadang menjadi obat penyembuhan Covid-19.

Sementara LaporCovid-19 sendiri di awal 2021 menerima intimidasi setelah mempublikasikan meninggalnya seorang pasien dalam perjalanan akibat ditolak sejumlah rumah sakit di Depok, Jawa Barat.

Serangan ini dinilai mencederai prinsip-prinsip Laporan Dewan HAM PBB 25/27 Tahun 2013 di mana pelayanan publik berasaskan keterbukaan, akuntabilitas, dan responsif terhadap keluhan publik.

“Ancaman-ancaman ini menunjukkan bahwa Negara tidak mampu melindungi dan memberikan ruang aman bagi warga yang mendesakkan perbaikan pada sektor layanan publik” jelas Muhammad Isnur, perwakilan koalisi dari YLBHI.

LaporCovid-19 mengimbau agar negara melindungi warga yang menyampaikan keluhan pengaduan masyarakat sehingga warga tak perlu takut akan konsekuensi pelaporannya.