Dalam surat klarifikasi terhadap pihak kepolisian, Haris menyebut publikasi di konten Yotube-nya bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait laporan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (22/11). 

Haris yang hadir dengan tim hukumnya menyerahkan surat klarifikasi ke pihak Polda Metro Jaya. Dalam surat klarifikasinya, Haris menyatakan bahwa konten di kanal pribadinya yang menyebut keterkaitan Luhut dalam usaha tambang di Papua merupakan bagian dari publikasi untuk kepentingan isu publik.

“Sehubungan dengan video yang berjudul ‘Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!!’, adalah merupakan bagian dari kepentingan publik yang memfasilitasi dan menyuarakan kegelisahan publik di Papua atas situasi krisis kemanusiaan, dugaan adanya praktik bisnis yang koruptif yang mengarah pada kejahatan korporasi dan tidak bertanggungjawab,” kata Haris.

Oleh karena itu, Haris mengatakan penyebutan nama tertentu dalam publikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerang pribadi. “Video a quo tidak ditujukan untuk mendiskreditkan sisi pribadi pihak manapun, melainkan dalam konteks kebijakan publik. Seluruh penyampaian dalam video a quo masih dalam kerangka fakta yang didasarkan pada kajian Koalisi Masyarakat Sipil, merujuk pada dokumen-dokumen yang menjadi dasar kajian tersebut,” kata Haris. 

Haris juga menyebutkan publikasi dimaksudkan agar negara merespon isu yang memang mempengaruhi kehidupan banyak orang tersebut. “Harapannya adalah negara, pemerintah dan stakeholder terkait dapat meresponnya dengan bermartabat dan memadai dengan membuat kebijakan yang tepat untuk menghentikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau mencegah praktik bisnis yang koruptif,” kata Haris.

Pemolisian terhadap Haris ini bermula saat Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti membahas temuan riset Kelompok Masyarakat Sipil soal bisnis purnawirawan di Papua di program ‘Nge-Hamtam’ milik Haris. Penyusun riset ini adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia terkait hubungan militerisasi di Intan Jaya dengan bisnis tambang di wilayah tersebut di tayangan channel Youtube Haris Azhar, berjudul ‘Relasi Ekonomi di Balik Operasi Militer Intan Jaya!Ada Lord Luhut, Jenderal BIN’, edisi 20 Agustus 2021.

Fatia menyebut Luhut terkait dengan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi tambang di wilayah tersebut. Perusahaan tersebut bernama PT. Madinah Qurrata’Ain (PTMQ). West Wits Mining selaku pemegang saham PTMQ berbagi saham Derewo River Project dengan PT. Tobacom Del Mandiri (TDM). Adapun TDM sendiri adalah bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang mana saham minoritasnya dikuasai oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 

Bukan hanya Haris yang dilaporkan ke polisi akibat tayangan tersebut, Fatia juga turut dilaporkan Luhut ke polisi.