Koalisi aktivis dan mahasiswa Kalimantan Timur yang terdiri dari JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, FH Pokja 30 Kaltim, FNKSDA, dan Mahasiswa Papua memprotes Gubernur Kalimantan Timur lantaran masih banyaknya korban lubang tambang yang berjatuhan. Tercatat masih ada ada 1.735 lubang bekas tambang di Kalimantan yang dibiarkan tanpa adanya usaha reklamasi.

Tercatat sudah ada 40 korban jiwa sejak 2016-2021 akibat lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi di Kaltim tersebut. Parahnya, pemerintah daerah seakan-akan abai terhadap begitu banyaknya korban jiwa yang melayang.

Demi mengutarakan kekecewaan mereka, koalisi mengkritik Gubernur Kaltim lewat sebuah piagam.

“Sebagai apresiasi atas kerja masa bodohnya selama 3 tahun ini, yang abai dan mendiamkan korban yang sudah mencapai 40 nyawa yang mayoritas korbannya anak-anak generasi penerus bangsa, maka Koalisi memberikan piagam penghargaan tersebut di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur ujar Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim,” tulis koalisi dalam press release mereka.

Koalisi juga menyebut bahwa kejadian meninggalnya anak di lubang bekas tambang akan berulang terus menerus jika tidak ada langkah strategis yang dilakukan pemerintah. 

Sementara itu, koalisi mengingatkan bahwa jika aktivitas tambang berakhir ada kewajiban yang mutlak dilakukan oleh pemegang izin tambang yakni melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Dalam ketentuan Pasal 161B ayat (1) UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 tentang Minerba, telah tertulis bahwa, ‘Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah’.

Menurut catatan JATAM Nasional, dari tahun 2014 sampai 2020, lubang tambang telah memakan korban sebanyak 168 jiwa. Sementara masih ada 3.092 lubang tambang yang masih menganga di seluruh Indonesia.

Berkaca data tersebut, massa aksi dan koalisi masyarakat sipil mendesak agar diadakannya moratorium pertambangan batubara di Indonesia, mencabut izin perusahaan dan mendorong penegakan hukum serta sanksi bagi perusahaan pertambangan batubara lainnya yang melanggar reklamasi. 

Masih banyak lubang tambang yang tidak terurus dan terus bertambahnya korban yang diakibatkannya juga menjadi gambaran betapa buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pertambangan batubara di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kaltim Isran Noor dituding sebagai dua pemimpin pelindung batubara, meskipun pemerintah baru saja berpidato tentang komitmen pada lingkungan hidup dan iklim di Konferensi Iklim COP 26 Glasgow kemarin. Karena Jokowi masih meletakan Indonesia dan Kaltim sebagai negara dan provinsi yang melestarikan energi maut ini, sebagai penyumbang utama emisi dan penyebab anak-anak tewas di lubang tambang,” tulis koalisi.