Foto: CNN

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan (KMSKK) mendesak agar pemerintah menghentikan upaya mengakomodir kepentingan bisnis dalam suatu kebijakan dan membuka informasi komponen tarif PCR secara transparan.

Pasalnya penurunan harga yang dilakukan saat ini bersifat tidak transparan. 

Koalisi mencatat pengubahan harga sudah terjadi sebanyak empat kali. Akan tetapi, harga tes tidak turun ketika ada lonjakan kasus positif. 

Berkaca dari itu koalisi menganggap pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.

“Terlebih penurunan terakhir ini terkesan hanya untuk menggenjot mobilitas masyarakat. Kami melihat bahwa penurunan harga ini seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya. Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi,” tulis Koalisi dalam pernyataan tertulis mereka.

Selain itu, KMSKK juga mencatat setidaknya ada Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tes PCR, dengan potensi keuntungan mencapai sekitar Rp 10 triliun.

Jumlah tersebut tentunya akan bertambah seiring dengan kebijakan yang mewajibkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi. Maka dari itu, dapat dikatakan pemerintah telah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warganya.

Dalam anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan 2021 yang tercatat mencapai Rp 193,9 triliun alokasi anggarannya baru terserap 53,9 persen. Koalisi menilai dengan anggaran tersebut  pemerintah masih dapat melakukan pemeriksaan PCR secara gratis.

Dugaan Pemaksaan Tes PCR

Koalisi menduga penurunan harga PCR diakibatkan karena reagen test PCR yang telah dibeli, baik oleh pemerintah/perusahaan, akan memasuki masa kadaluarsa.

Oleh karenanya muncul dugaan ketentuan wajib tes PCR untuk penumpang transportasi adalah untuk membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen PCR.

Permasalahan lain yang mendapat sorotan adalah tidak transparannya komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan PCR. Koalisi mencatat bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan (BPKP) dan Kementerian kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi soal jenis komponen dan besaran biaya yang digunakan untuk melakukan tes PCR.

“Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Koalisi, sejak Oktober 2020 lalu, harga reagen PCR hanya sebesar Rp180 ribu. Ketika Pemerintah menetapkan harga Rp 900 ribu, maka komponen harga reagen PCR hanya 20 persen, selain itu komponen harga lainnya tidak dibuka secara transparan sehingga penurunan harga menjadi Rp 900 ribu juga tidak memiliki landasan yang jelas,” jelas Koalisi.  

Penurunan harga PCR menjadi Rp 350.000 juga tidak dilandaskan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, koalisi menduga bahwa sejak Oktober 2020 Pemerintah tengah mengakomodir sejumlah kepentingan kelompok tertentu.

Untuk itu, koalisi mendesak agar pemerintah tidak mengakomodir kepentingan bisnis dalam sebuah kebijakan dan bersikap transparan mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR.