Foto: Anna Kowas

Enam keluarga di Desa Bojong Koneng kehilangan akses air bersih imbas penggusuran ilegal yang dilakukan oleh  PT Sentul City.

Sudah sepuluh hari belakangan Anna Kowas terpaksa menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari keluarganya.

Pasalnya, warga RT 001 Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor penampungan air yang telah digunakan selama belasan tahun itu tak lagi berfungsi lantaran dihantam alat berat yang sedang melakukan penggusuran.

“Awalnya air mengalir tepat dari atas gunung, lalu kami berinisiatif swadaya untuk membeli paralon dan membangun tempat penampungan yang bisa digunakan bersama-sama, sayangnya pada tanggal 18 Oktober 2021 lalu paralon milik kami terkena gusur alat berat,” ungkap Anna kepada tim Hakasasi.id pada Kamis (28/10).

Keluarga Anna merupakan saksi penggusuran yang dilakukan PT Sentul City terhadap tetangga-tetangganya. Alat berat tak hanya menerabas lahan tetangganya, namun juga merusak fasilitas penampungan air milik warga lain.

Sementara itu, penggusuran lahan warga Desa Bojong Koneng juga mengusik kehidupan. Ketenangan desa yang rasakan sejak 2009 kini terganggu aktivitas alat berat. Anna tak tahu apakah di masa depan ia masih akan bisa menikmati ketenangan yang sama.

“Rencananya rumah ini menjadi rumah saya dan suami setelah pensiun, kami di sini bersama dengan kedua orang tua saya yang sudah berusia 87 tahun. Tapi sekarang udah berubah kondisinya.” 

Kisah Anna hanya sepenggal kisah kemalangan warga Desa Bojongkoneng. Semua bermula saat PT Sentul City mengklaim lahan Desa Bojong Koneng atas dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan secara janggal oleh BPN Kabupaten Bogor. Padahal, pernah dilakukan pengukuran tanah di wilayah tersebut. Sementara itu selama ini tidak pernah ada sengketa tanah di desa tersebut.

Meski begitu, alat berat perusahaan tetap menggusur lahan yang telah lama ditinggali warga.

Nafirdo Ricky dari Kantor Hukum dan HAM Lokataru, selaku anggota tim  kuasa hukum Desa Bojong Koneng mengatakan PT Sentul City harus bertanggung jawab terhadap kejadian yang menimpa warga Bojong Koneng, apalagi saat ini warga tidak lagi memiliki aset terhadap mata air. Menurut dia, hal ini adalah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang.

“Mereka melanggar Undang-Undang No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjamin warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak atas air” tutup Nafirdo.