Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pembacaan vonis terdakwa M. Jumhur Hidayat atas kasus dugaan penyebaran berita bohong, Kamis (28/10). Hal ini dikarenakan majelis hakim masih harus mengkaji berkas-berkas persidangan yang dilakukan sebelum pergantian majelis hakim.

Hapsoro Restu Widodo, salah satu anggota majelis hakim menjelaskan bahwa pembacaan vonis tidak bisa dilakukan karena adanya pergantian anggota majelis yakni Agus Widodo yang dipindah tugaskan ke Pontianak pada bulan Juni 2021 lalu.

Majelis hakim menjelaskan bahwa pembacaan berkas-berkas ini perlu untuk diteliti terlebih dahulu dalam penyusunan vonis Jumhur. Hal ini dilakukan agar pemutusan vonis lebih tepat. Selain itu, masih ada berkas-berkas yang perlu ditandatangani oleh hakim sebelumnya sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

“Ada berkas-berkas berita acara yang harus ditandatangani dahulu oleh ketua majelis hakim yang sudah pindah ke pontianak. Itu membutuhkan waktu sehingga akhirnya ditunda selama dua minggu,” kata Okky Wiratama, kuasa hukum Jumhur dari LBH Jakarta.

Merespon penundaan ini, Jumhur menanggapinya dengan berpikir positif dan berharap agar hakim dapat mempelajari kasusnya seteliti mungkin dan memeriksa argumen dalam sidang-sidang sebelumnya.

“Harapan sih, mudah-mudahan (pengkajian) itu sangat serius. Setelah dikaji-kaji harapan kita saya ini harus bebas. Kalau saya pikirannya begitu,” kata Jumhur.

Jumhur juga menambahkan bahwa cuitan yang ia sampaikan merupakan sebuah kritik yang biasa dilakukan dan pengadilan merupakan benteng terakhir demokrasi suatu negara. Apalagi mengingat argumen-argumen yang dikatakan oleh kuasa hukumnya bersifat logis dan masuk akal.

Sebelumnya, Jumhur harus melewati sidang kasus pidana setelah dirinya mengunggah cuitan yang mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja di Twitter pada 7 Oktober 2020.

Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut terdakwa Jumhur Hidayat dengan hukuman tiga tahun penjara. JPU berkesimpulan bahwa Jumhur terbukti telah melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pembacaan vonis rencananya akan dilakukan dua pekan kedepan pada 11 November 2021.