Rencana pemerintah untuk memberlakukan wajib tes PCR untuk pengguna transportasi umum baik darat, laut, dan udara menimbulkan pro dan kontra. LaporCovid-19 menilai peraturan tersebut dinilai terlalu diskriminatif bagi warga dan tidak efektif.

Rencana Presiden Joko Widodo meminta agar batas maksimal harga tes PCR menjadi Rp 300.000 terealisasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Abdul kadir pada konferensi pers pada hari Rabu, (27/10).

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga merencanakan akan mewajibkan tes PCR kepada semua moda transportasi baik itu darat, laut maupun udara. Hal ini dilakukan demi mencegah kenaikan kasus positif Covid-19.

Yoesep Budianto, anggota LaporCovid-19, menjelaskan ada dua sudut pandang untuk menyikapi kebijakan ini, yakni medis dan ekonomi.

Dari segi medis kebijakan ini merupakan keputusan yang tepat guna melakukan screening yang lebih akurat. Namun perlu dipertanyakan apakah semua moda transportasi perlu mensyaratkan tes PCR. 

Sementara, dari segi ekonomi akan memberatkan warga yang pemasukannya berkurang akibat pandemi. Misalnya untuk perjalanan kereta yang biasanya hanya mengeluarkan uang sebesar 300-400 ribu rupiah harus ditambah dengan biaya tes. Apalagi jika perjalanan tersebut disertai juga dengan keluarga.  

“Saya melihat jika ada inisiasi menurunkan harga ke 275 ribu, kita juga harus lihat siapa yang merasa berat disitunya. Tapi kalau kita lihat secara umum, pengguna pesawat, dan jika nanti juga akan diterapkan ke kereta dan bus itu kan beragam ya. Penggunanya mulai dari kelas ekonomi lemah sampai kelas ekonomi kuat tentu akan berat,” kata Yoesep saat dihubungi Hakasasi.id, Rabu (27/10).

Ia juga menjelaskan sebagian masyarakat akan menerima kebijakan pemerintah asal transparan. Transparansi keputusan penetapan harga ini perlu dilakukan agar masyarakat memahami alasan tes PCR menjadi mahal, dan kejelasan komponen yang dapat ditekan harganya.

“Jadi orang memahami bahwa karena kita belum bisa memproduksi sendiri, mungkin reagen-nya, alatnya, sehingga harganya harus sekian. Dari situ juga akan ada efek dominonya bahwa pemerintah dapat segera mendorong industri untuk segera membuat komponen-komponen yang dibutuhkan,” jelas Yoesep.

Turunnya harga tes PCR ini, menurut Yoesep, tidak akan mempengaruhi angka tracing yang dilakukan pemerintah. Karena menurutnya perlu dibedakan antara testing dengan alasan tertentu seperti misalnya untuk berpergian dengan usaha tracing pemerintah untuk melacak penularan Covid-19.

Selama ini pemerintah menggratiskan tes PCR demi melakukan tracing kepada pasien positif dan orang-orang yang kontak erat. Akan tetapi usahanya masih berada dalam angka yang bahkan tidak sesuai dengan standar. Jika harga tes Covid-19 gratis pun, tracing yang dilakukan pemerintah akan tetap rendah jika tidak ada niat memperbaiki jumlah tracing.

“Untuk kemampuan mengecek satu kasus berapa orang yang kontak, satu minggu (pemerintah) cuma hanya bisa mengecek 11-12 orang. WHO saja standarnya untuk satu kasus 30 orang,” jelas Yoesep.