Suasana sidang kasus Stella Monica. (Foto: Suara Surabaya)

Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) menyatakan bahwa menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak netral dalam menangani kasus Stella Monica, terdakwa perkara dugaan pencemaran nama baik Klinik Kecantikan L’Viors.

Stella Monica dituntut oleh JPU untuk menjalani hukuman sebanyak satu tahun penjara dan denda 10 juta rupiah dengan subsider dua bulan penjara.

Anindya Shabrina, Sekretaris PAKU ITE mengatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Stella tak tepat. Pedoman Implementasi UU ITE yang baru saja terbit menyebutkan pasal pencemaran nama baik tidak bisa dipakai untuk kasus yang menyangkut korporasi.

Surat Keputusan Bersama (SKB)  Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229/2021, Nomor 154/2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi UU ITE menyebutkan implementasi pasal pencemaran nama baik  seharusnya adalah perorangan bukan korporasi. Sedangkan dalam kasus Stella pihak yang melaporkan adalah korporasi yakni L’Viors.

“JPU Stella bahkan tidak mengindahkan, menjalankan apa yang tertulis dalam SKB. Padahal SKB itu sendiri kan yang menandatangani Ketua Jaksa Agung. Jadi saya lihat ini jaksanya Stella sangat bernafsu mengkriminalkan dia, memasukkan dia dalam penjara.” kata Anin.

Selain itu, terdapat kejanggalan dalam penentuan vonis dakwaan kepada Stella. Sejak awal persidangan, Stella selalu disebut sebagai ‘mantan konsumen’ padahal dalam  UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada definisi mantan konsumen.

Stella seharusnya tetap dilindungi UU Perlindungan Konsumen, tidak ada yang namanya mantan konsumen. Jadi, tidak ada ketentuan yang menghapus status konsumen.

“Kemudian ketika konsumen berhadapan dengan hukum atau pelaku usaha terkait objek sengketa barang atau jasa yang didapatkan oleh konsumen maka seharusnya yang dikedepankan adalah menggunakan penyelesaian sengketa konsumen bukan menggunakan UU ITE,” jelas Anin.

Ia juga menjelaskan konsumen berhak menyampaikan keluhan terkait barang atau jasa yang ia terima selama hal tersebut sesuai dengan fakta.

Anin berpendapat kasus ini dapat menjadi pengingat bagi warga bahwa UU ITE semakin mengancam kebebasan warga untuk mengekspresikan pendapatnya. Undang-undang ini tidak hanya menyasar orang-orang dengan profesi berisiko seperti jurnalis, dosen, politisi maupun aktivis. Tetapi, juga orang-orang biasa seperti Stella.

“Kita tidak akan mengira hanya karena review atau curhat bisa dipidanakan. Jadi semua orang bisa kena. Karena itu kita harus mengawal dan mendesak pemerintah untuk segera merevisi total UU ITE atau mencabut pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE,” pungkas Anin.