ilustrasi penangkapan kasus narkotika Foto: Berita Satu

Hukuman mati kepada narapidana narkotika dianggap sebagai biang kerok permasalahan lapas. Selain itu, para narapidana yang dihukum mati juga harus menunggu begitu lama sampai mereka dieksekusi.

Thurman M. Hutapea, Direktur Binapilatkepro Ditjenpas Kemenkumham menyatakan kondisi hari ini dari 207.059 jumlah penghuni terdapat 401 terpidana mati dengan pembagian 390 laki-laki dan 11 perempuan. Jumlah total penghuni sendiri sudah mencapai 103% over kapasitas dari batas yang seharusnya.

Jumlah terpidana mati sendiri paling banyak ditemukan dalam kasus narkotika yakni 299 orang. Di mana dari jumlah yang banyak tersebut terdapat banyak terpidana mati yang belum dieksekusi.

Hal ini menjadi permasalahan lapas karena status mereka yang belum jelas membuat permasalahan seperti lapas over kapasitas, pemborosan anggaran, beban pengawasan yang lebih ekstra dan munculnya tindakan tidak patuh pada napi yang dijatuhkan hukuman mati.

“Warga narapidana yang sudah mendapatkan hukuman mati sudah tidak ada rasa gentarnya lagi. Jadi, dia sudah memunculkan perilaku yang tidak patuh kepada aturan,” kata Thurman dalam Webinar Hari Menentang Hukuman Mati – Masa Tunggu Hukuman Mati: Menunggu Grasi atau Eksekusi yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat.

Thurman juga menjelaskan bahwa narapidana narkotika yang sudah mendapatkan hukuman mati juga tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan pidananya, menjadi pengendali narkotika di dalam lapas.

Hal lain yang jadi permasalahan ialah ketidakjelasan status warga lapas yang menunggu hukuman mati. Menurutnya, banyaknya terpidana mati yang menunggu masa hukuman (death row) lebih dari lima tahun bisa berubah statusnya menjadi seumur hidup. Hal ini menyebabkan divisinya kebingungan dalam memberikan pembinaan kepada mereka karena bisa saja statusnya berubah.

Selain itu, tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Kewenangan eksekusi mati ada dalam ranah kejaksaan sehingga lapas hanya dijadikan sebagai tempat penitipan terpidana mati.

M. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM, menjelaskan bahwa hukuman mati memang bukanlah jawaban yang tepat dalam upaya pemberantasan narkotika. Menurutnya, dalam memberantas narkotika hal yang paling penting adalah membongkar jaringan dan merampas harta benda gembong-gembongnya.

“Bahkan di beberapa kasus, ketika jaringannya itu ditangkap dan itu bukan gembongnya malah mereka (jaringan narkotika) mendorong untuk segera hukuman mati. Untuk memutus mata rantai terkuaknya jaringan itu,” kata Choirul Anam.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2019 Komnas HAM melakukan riset soal death row. Dalam penelitian tersebut terdapat rekomendasi bahwa memang harus ada aturan yang mempertegas nasib para narapidana yang menunggu hukuman mati.

Pertama, Komnas HAM menemukan ketika warga binaan dibina dengan baik dengan fasilitas yang mumpuni serta adanya kerjasama yang baik antara warga binaan dengan lapas, hukuman mati bisa dapat dievaluasi dalam jangka waktu lima tahun. Sehingga pengubahan hukuman mati menjadi hukuman kurungan dengan batas waktu tertentu dimungkinkan.

Berdasarkan temuan tersebut Komnas HAM memberikan rekomendasi berupa ‘kebijakan jalan keluar’ jika memang hukuman mati masih lama untuk dihapuskan. Sehingga para terpidana hukuman mati dapat ‘diselamatkan’ tanpa harus menunggu disahkannya RKUHP yang baru.

“Ruang tunggu ini (death row) dalam konteks hak asasi manusia memang permasalahan serius. Kalau kita membaca konvensi anti penyiksaan dan metodologinya diperluas soal psikologi dan sebagainya, itu bisa juga disebutkan ruang tunggu merupakan praktek yang melanggar konvensi anti penyiksaan,” jelasnya.