Foto: FajarPapua.com

Haris Azhar bukan meminta saham secara pribadi, melainkan mengadvokasi agar masyarakat adat terdampak tak terlupakan dari kebijakan divestasi Freeport Indonesia

Tudingan kuasa hukum Luhut Panjaitan, Juniver Girsang, soal permintaan pribadi Haris Azhar atas saham Freeport dinilai tak berdasar. Kala itu Haris mengadvokasi warga adat terdampak agar mendapat saham atas Freeport yang kini mayoritas kepemilikannya dikuasai BUMN.

“Tuduhan yang dilontarkan Juniver tak sama sekali tak berdasar. Justru permintaan saham itu berkaitan dengan hak-hak pemilik ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen kegiatan tambamg PT FI (Freeport Indonesia),” kata anggota kuasa hukum Haris, Meika Arista.

Mereka yang berhak di antaranya adalah masyarakat Suku Amungme di Desa Adat di Kabupaten Mimika, yakni Tsinga, Wa’a/Banti, dan Aroanop. Warga di desa tersebut diketahui merupakan warga terdampak PT Freeport. Adapun mereka kini tergabung dalam Forum Pemegang Hak Sulung.

Keabsahan atas kepemilikan saham mereka dilandasi perjanjian divestasi PT FI, Perjanjian Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua, dan juga Pemerintah Kabupaten Mimika.

Sesuai Pasal 2.2 perjanjian divestasi PT FI tertanggal 12 Januari 2018, Pemkab Mimika berhak atas 7 persen porsi saham. Dari porsi itu lah seharusnya hak masyarakat adat terwakili.

Menurut analisa tim kuasa hukum Haris, selama tidak memiliki saham sendiri, baik masyarakat adat dan warga terdampak tidak akan memperoleh dividen.

Namun, dalam perspektif keuangan negara keseluruhannya berhak menjadi penerima manfaat secara tidak langsung melalui sistem pengelolaan dan pendistribusian keuangan daerah atau APBD lewat dividen BUMD PT Papua Divestasi Mandiri.

Oleh karena itu lah, Haris sebagai kuasa hukum FPHS mengadvokasi hak-hak kliennya. 

Hak masyarakat adat inilah yang  seharusnya menjadi perhatian Luhut dan pemerintah. Bukannya justru melontarkan tudingan tak berdasar. Permohonan ini pernah sudah pernah dilontarkan Haris kepada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada Maret 2021 lalu.

“Terlebih lagi, justru ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah memang Kemenko Marves tidak paham dengan surat permohonan audiensi dan audiensi yang telah dilakukan tanggal 4 Maret lalu antara Masyarakat Adat Tsingwarop dan Haris Azhar selaku kuasa hukum dengan pihak Menko Marves, atau apakah ini justru menunjukkan ada pengabaian berkaitan dengan hak pembagian saham untuk masyarakat pemilik hak ulayat di Papua yang nyata-nyata telah diatur dalam Perjanjian divestasi PT FI maupun perda-perda,” kata Meika.