Tak ada tindak pidana dalam cuitan M. Jumhur Hidayat. Hakim harus memutus dia tak bersalah.

Persidangan kasus penyebaran berita bohong M. Jumhur Hidayat memasuki pembacaan duplik pada Kamis (14/10). Penasihat hukum Jumhur Hidayat menjelaskan cuitan kliennya terhadap suatu undang-undang bukan tindak pidana, bahkan dilindungi negara. 

“Perbuatan terdakwa sama sekali tidak memiliki sifat perlawanan hukum atau melanggar hukum. Sehingga, tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana. Maka apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pandangan dalam UU Ciptakerja dan merupakan bagian dari hak dalam negara demokrasi serta tidak ditemukannya unsur melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Sehingga, terdakwa tidak dapat dipidanakan,” jelas Okky Wiratama Siagian, penasihat hukum Jumhur Hidayat.

Ia menilai selama persidangan jaksa tidak dapat menghubungkan hubungan antara kicauan Jumhur dengan aksi demo Omnibus Law pada bulan Oktober 2020 lalu. Jaksa tidak dapat menghadirkan saksi maupun pelaku dalam persidangan.

Tim penasihat hukum juga membahas analisa media sosial oleh drone emprit, analisa tersebut menyebutkan akun twitter Jumhur tidak memberikan dampak apapun terhadap aksi demonstrasi Omnibus Law. Sehingga, dapat dikatakan bahwa cuitan Jumhur tersebut tidak berpengaruh di dunia nyata.

Jumhur sendiri menyatakan berdasarkan pertimbangan yang sudah disebutkan dalam persidangan, seharusnya dirinya dapat diputus untuk bebas dari tuntutan yang kini mengintai dirinya.

“Sudah sangat sepantasnya dan sepatutnya teman-teman hakim yang mulia untuk memutuskan membebaskan saya dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak mampu menghadirkan satu pun bukti dan hal berhubungan yang bisa diterima akal sehat,” kata Jumhur.

Persidangan Jumhur sendiri akan berakhir pada pembacaan vonis yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober mendatang.