Memasuki tahun kedua pandemi, kebebasan sipil semakin terkikis. Pemerintah kian sering menggunakan cara represif guna membungkam kritik  pengambilan kebijakan pandemi dan kebijakan lainnya.

Lokataru Foundation dan Hakasasi.id merangkum temuan pembungkaman dan respresi ini lewat laporan pemantauan berjudul ‘Menuju Closing Civic Space? Hasil Pemantauan Kondisi Kebebasan Sipil: Januari-Juli 2021’. Sejumlah momen dan kebijakan yang diambil menandai gejala penyempitan kebebasan sipil tersebut.

Salah satunya adalah represi terhadap aksi-aksi sporadis yang dilancarkan sejumlah kelompok masyarakat di sejumlah tempat yang memprotes kebijakan PPKM. Baik pelajar dan warga biasa di sejumlah kota seperti Tangerang, Bandung, dan Balikpapan dikriminalisasi akibat memprotes kebijakan yang sebelumnya diberlakukan tanpa pemberian jaring pengaman bagi warga tersebut.

Selain itu ada pula represi menggunakan TNI terhadap tenaga medis Wisma Atlet di Jakarta yang memprotes tunggakan insentif mereka.

Represi terhadap kebebasan sipil juga terjadi pada isu Otonomi Khusus Papua. Mereka yang menentang kelanjutan program tersebut justru ditekan. Protes ini merupakan tanggapan atas pembahasan otsus yang dilakukan secara senyap, tanpa pelibatan berbagai elemen masyarakat Papua.

Pembungkaman ekspresi juga terjadi di ruang digital,terutama saat sejumlah aktivis yang mengkritisi pemecatan 57 pegawai KPK. Ponsel mereka diteror orang kenal melalui panggilan misterius secara berulang-ulang, ada pula yang mengalami peretasan.

Baca laporan lengkap pemantauan dengan mengklik file di bawah ini