Sudah dua kali amnesti diberikan bagi mereka yang terjerat pasal karet UU ITE. Pemerintah didesak segera merevisi beleid tersebut.

Saiful Mahdi masuk daftar tambahan orang yang mendapat amnesti setelah divonis bersalah melanggar UU ITE. Dosen Universitas Syiah Kuala ini divonis bersalah setelah mengkritik kampus tempatnya bekerja. Ia  memperoleh restu amnesti dari DPR pada Kamis (8/10)

Baiq Nuril adalah individu lain juga sempat terjerat tuduhan pelanggaran UU ITE setelah dilaporkan oleh orang yang melecehkan dirinya. Pada 2019 silam baik Presiden Joko Widodo dan DPR merestui amnesti untuk Baiq Nuril. 

Meski mendapat apresiasi karena pemberian amnesti, pemerintah didesak segera merevisi beleid yang dinilai kerap digunakan untuk melakukan kriminalisasi bagi warga yang kritis.

Program Manager Lokataru Foundation Mirza Fahmi mengatakan dengan bertambahnya orang yang mendapat amnesti setelah divonis UU ITE, menunjukkan sejumlah pasal dalam beleid itu memang bermasalah. Musababnya, sejumlah pasal dengan mudah digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang.

Akibatnya, kata Mirza, mereka yang divonis harus bersusah payah mendapat pengampunan.

“Seharusnya hal yang (sejak awal) bisa diselesaikan di perundang-undangan. Sekarang kesannya warga harus meminta belas kasihan,” kata Mirza.

Mirza menekankan agar pemerintah mulai sadar akan urgensi revisi, agar warga tak perlu lagi memohon amnesti akibat terjerat pasal-pasal karet dalam beleid tersebut.

“Harus balik ke revisi UU, jangan diserahkan gaya belas kasihan presiden,” kata Mirza.

Sebelumnya, kuasa hukum Saiful Mahdi yakni Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai bahwa pemberian amnesti bagi kliennya menunjukkan pemerintah mengakui bahwa UU ITE bermasalah. 

“Itu bentuk pengakuan bahwa memang UU ITE dipakai untuk membungkam,” kata Isnur. “Itu (amnesti) itu kan ada pengakuan secara langsung oleh pemerintah,” tambahnya.

Baik Saiful dan Baiq sama-sama terjerat Pasal 27 UU ITE. Bedanya, Saiful dijerat ayat 3 yang melarang orang tanpa hak melakukan transmisi dan distribusi informasi dan dokumen elektronik yang berisi pencemaran nama baik. Sementara itu Baiq dijerat ayat 1 yang melarang orang tanpa hak melakukan transmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan pelanggaran asusila.

Pasal 27 merupakan salah satu bagian UU ITE yang kerap dikritik banyak pihak karena dinilai rentan digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang.