Warga Desa Bojong Koneng ketakutan karena tak henti menerima intimidasi dan diskriminasi dari aparat 

Setelah melakukan aksi menolak penggusuran paksa oleh PT Sentul City, 50 orang warga masuk ke dalam daftar pencarian kepolisian karena dianggap sebagai provokator. Nafirdo Ricky, Kuasa Hukum Desa Bojong Koneng, mengatakan perlakuan polisi terhadap warga ini merupakan diskriminasi. Sikap mereka berbeda saat menanggapi laporan dari pihak lainnya.

“Saat warga mengadukan tindak kekerasan yang terjadi saat penggusuran, justru laporan mereka ditolak,” ungkap Firdo kepada tim Hakasasi.id

Kepolisian seharusnya memproses tindakan penggusuran yang dilakukan oleh PT Sentul City bukan fokus mengkriminalisasi warga.

“Seharusnya yang diproses adalah praktik penggusuran yang  telah menggunakan unsur-unsur kekerasan dan premanisme terhadap warga Bojong Koneng,” tambah dia.

Lebih lanjut, Firdo mengatakan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan oleh PT Sentul City adalah tindakan ilegal karena tanah yang mereka klaim tengah dalam sengketa dengan warga Bojong Koneng. 

“Seharusnya Sentul menunggu surat pengadilan untuk eksekusi lahan tersebut, tidak asal menggusur dengan dasar klaim yg masih belum kebenarannya sehingga harus dibuktikan terlebih dulu,” tambah dia.

Sebelum Sentul City melakukan penggusuran di Desa Bojong Koneng, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor mengklaim telah mengirimkan surat Sentul City agar menghentikan upaya penggusuran tanah. 

Namun, Sentul City mengabaikan himbauan dan tidak memperdulikan surat dari Pemkab Bogor. Perusahaan tersebut masih melakukan aktivitas penggusuran paksa terhadap lahan milik warga Bojong Koneng.

Pada Sabtu (2/10) warga Bojong Koneng beramai-ramai mendatangi kantor kelurahan demi mendapatkan perlindungan atas tanah mereka yang digusur paksa oleh alat berat milik PT. Sentul City.

Sayangnya di hari itu warga tidak mendapatkan perlindungan yang diharapkan sehingga meluapkan kekecewaan di kantor lurah dan berujung mendapatkan pelaporan dugaan provokatif. Meski pada Minggu (3/10) telah terjadi mediasi antara warga dengan pihak kelurahan, hingga kini warga masih menerima intimidasi dari aparat.

“Polisi seperti tidak melakukan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang PT. Sentul City dan justru melakukan hal yang bertentangan dengan program Kapolri yakni prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan,” tambah dia

Saat ini, Firdo dan tim kuasa hukum lainnya tengah melakukan upaya komunikasi dengan PT. Sentul City untuk menarik alat berat yang masih beroperasi untuk meratakan ladang dan beberapa rumah milik warga Bojong Koneng. 

“Kami berupaya untuk mediasi dengan pihak Sentul sambil melakukan upaya hukum melalui Komnas HAM, Ombudsman RI, hingga Dirjen Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan untuk bisa menindaklanjuti persoalan ini.” tutup dia