Wety Wediawati dilaporkan ke kantor polisi karena mengkritik jalan bolong di depan rumahnya (FOTO: Media Kaltim)

Strategi penggunaan hukum sebagai alat membungkam publik atau dikenal sebagai SLAPP (strategic lawsuit against public participation) tidak hanya dipakai oleh kalangan pemangku jabatan kelas atas. Bahkan, strategi ini juga dipakai oleh pejabat kelas RT.

Di Indonesia, strategi SLAPP sudah digunakan bahkan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu dengan pengguna yang beragam. Berikut ini adalah beberapa contohnya.

Kasus Prita Mulyasari

Foto: Kumparan

Pada tahun 2008, Prita Mulyasari membuat ulasan bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari RS Omni Internasional Tangerang menggunakan email pribadinya. Pesan elektronik tersebut kemudian viral di dunia maya.

RS Omni Internasional kemudian tidak terima dan melayangkan tuntutan kepada Prita. Ia mendapatkan gugatan perdata dan kalah di pengadilan. Kocek untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp 161 juta dan kerugian materil sebanyak Rp 100 juta. Meski, setelahnya

Akan tetapi, setelah proses hukum berlangsung, Prita kemudian divonis bebas dari hukuman penjara pada tahun 2012, setelah empat tahun menjalani proses pengadilan yang menguras tenaga dan uang.

Pelaporan Empat Aktivis HAM Atas Riset

Empat aktivis HAM yakni Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti, Egi Primayoga, dan Miftahul Choir dilaporkan ke polisi lantaran mempublikasikan riset mereka yang menyeret dua orang mantan jenderal yang kini menjadi pejabat penting pemerintah yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko.

Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mendapatkan laporan ke kepolisian karena dikatakan telah melakukan pemfitnahan terhadap Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya indikasi afiliasi perusahaan tambang dengan sang menteri.  

Sementara Egi Primayoga dan Miftahul Choir dilaporkan lantaran penelitian mereka yang menyebutkan bahwa terdapat indikasi adanya keterlibatan bisnis ivermectin dan ekspor beras di Indonesia.

Seorang Ibu Dilaporkan Ketua RT Karena Komentari Jalanan Bolong

Foto: detik

Wety Wediawati, seorang ibu di Samarainda, Kalimantan Selatan dilaporkan oleh Ketua RT tempat tinggalnya lantaran membuat video live mengomentari jalan rusak. Dalam video tersebut, Wety menyampaikan protes bahwa jalanan di depan rumahnya tak kunjung diperbaiki meski sudah diukur sebanyak tiga kali.

Siaran live itu ternyata viral di internet, menurut Wety tercatat sekitar 28 ribu penonton yang memberikan simbol ‘suka’ saat ia live di facebook. Bahkan Wety juga mengklaim ada anggota DPRD yang menonton videonya.

Video tersebut pun berujung kepada pemanggilan Wety dan kawannya ke Kantor Lurah. Pengurus RT tidak terima dengan protes Wety di media sosial. Ia pun diminta untuk meminta maaf kepada RT dengan jumlah penonton live minimal mencapai lebih dari 6 ribu orang.

“Saya diminta untuk meminta maaf dengan cara live streaming juga oleh RT dan harus ada komentar sebanyak 6 ribu lebih. Jadi saya bilang saya tidak bisa mengatur komentar dan live. Saya disuruh untuk minta maaf tapi tetap diproses hukum, ya tentu saya tidak mau,” kata Wety.

Laporan polisi tersebut pun masuk pada tanggal 8 September 2021. Kini, pihak polisi mengaku masih baru akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pihak RT dan terlapor.

Menyikapi hal ini, manajer program Lokataru Indonesia, Mirza Fahmi mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya melihat pemerintah sebagai faktor kemunduran demokrasi. Karena sama seperti pemerintah, semangat memenjarakan lawan bicara juga lestari dalam benak masyarakat.

“Masyarakat sipil masih alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang, tragisnya, dibiarkan oleh pemerintah yang nampak meraup untung dari konflik warga yang berlomba-lomba mempolisikan sesamanya,” kata Mirza.

Jika dilihat dari contoh diatas, UU ITE menjadi sumber masalah kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Akan tetapi, jika UU ITE dihapus pun masih banyak instrumen yang dapat dipakai untuk mengkriminalisasi seseorang.

Hasil Pemantauan Lokataru Foundation selama setahun terakhir menemukan negara masih memiliki seabrek perangkat hukum lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan; seperti pasal penghasutan, keonaran hingga pelanggaran aturan kerumunan. 

Bukan hanya itu, pasal penghinaan terhadap mata uang rupiah pun bisa dipakai untuk membungkam masyarakat sipil seperti kasus Manre, nelayan Kodingareng, Makassar yang merobek ‘amplop’ ganti rugi dari PT. Boskalis.

“Kemunduran demokrasi di Indonesia tak bermula dan berakhir sampai disini saja. Ia bermuara pada masalah yang lebih mendasar; tak hanya menyangkut pemerintah yang mendesain dan menggunakan perangkat hukumnya untuk menghajar warga, tapi juga mengendap dalam watak masyarakat sendiri, yang diam-diam menolak demokrasi yang mensyaratkan kebebasan berekspresi untuk semua,” jelas Mirza.