FOTO: ANTARA /Gusti Tanati

Oleh Louis Kabak*

Pekan Olahraga Nasional Papua XX yang dibuka oleh Jokowi beberapa hari lalu di Jayapura, Papua merupakan upaya pengalihan Isu.

Dalam sambutannya Jokowi dengan bangga menyatakan PON merupakan bukti kemajuan kemajuan infratruktur jalan, bandara, pelabuhan dan pembangunan sumber daya manusia.

Padahal kondisi real tidak sedang baik-baik saja, karena Orang Asli Papua sebagian besar tidak mendapat kesempatan dalam pekan Olahraga Nasional daerah pelbagai sektor.

Dalam perhelatan pekan PON Papua ini banyak atlet Papua tidak tampil atas nama tanah air-nya. Banyak yang hanya meminjam nama Papua dengan slogan ‘Kitorang Bisa’.

Bukan hanya itu, kelompok seniman Trio Papua dicoret dengan alasan yang klasik lantaran personel kelompok seniman itu memiliki tatto bendera Bendera Bintang Kejora. Hal itu jadi dalih pembatalan keikutsertaan mereka karena dianggap berpotensi merusak suasana pembukaan PON.

Sementara, mama-mama Papua penjual noken, papeda makanan khas setempat yang mestinya dapat tempat, nyatanya tidak.

Foto penulis: Louis Kabak

Di luar gelanggang perlombaan, situasi Papua juga tidak baik-baik saja. Terjadi pengungsian di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga,dan Maybrat.  Negara tidak peduli , yang penting PON jalan.

Banyak yang tersingkir dari tanah leluhur, seperti Marga Puhiri yang kompensasi atas tanah ulayatnya belum dibayar lunas. Sementara, negara melalui militer melakukan kekerasan.

PON Ini dinilai menjadi narasi tandingan berbagai pemberitaan media, juga suara NGO baik lokal dan internasional yang sedang memantau situasi di Papua (baca: tragedi kemanusiaan).

Selain itu PON juga terkesan digunakan untuk menggalang dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan status quo seperti yang dilakukan oleh presiden pertama Bung Karno 1961 untuk merebut Papua. Mirip dengan kondisi tersebut, PON juga terkesan merupakan upaya mempertahankan status quo dan posisi Indonesia di tanah Papua.

Isu seperti perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan penutupan akses jurnalis asing semua akan dibungkam dengan kesuksesan PON yang diselenggarakan atas penderitaan rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke.

Semua upaya merupakan cara untuk melanggengkan kekuasaan atas wilayah jajahan di tanah Papua, yang dilakukan Indonesia juga para borjuis lokal: gubernur, DPRD, DPRP, dan lain sebagainya. Mereka semua memperkuat dan menjajah rakyat Papua melalui insfratruktur yang belum tentu diperuntukkan bagi orang Papua.

Akan tetapi, suara-suara rakyat Papua, rakyat tertindas, pengungsi akan didengar di seluruh dunia. Papua tidak sendiri.

*Penulis adalah mahasiswa Papua di Semarang, Jawa tengah