Foto: detikNews

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dinilai berisiko. Masyarakat sipil menilai proteksi bagi anak dari penularan Covid-19 tak maksimal lantaran data epidemiologis yang dijadikan landasan pelaksanaan PTM tidak akurat.

Koalisi Selamatkan Anak Indonesia (KSAI) mengajukan surat desakan kepada pemerintah agar meninjau kembali kebijakan PTM terbatas. 

KSAI yang berisi LaporCovid-19, LBH Jakarta, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), YLBHI, LBH Rakyat Banten, Surabaya Children Crisis Center menilai bahwa kebijakan PTM tidak menggunakan pertimbangan epidemiologis sehingga berpotensi membahayakan anak.

“Pelaksanaan PTMT dalam situasi hari ini akan berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, serta staf sekolah lainnya karena tidak didasarkan pada data epidemiologis yang sahih, pengaturan yang lemah, serta penegakan protokol kesehatan yang buruk,” tulis KSAI dalam Kertas Posisi yang mereka rilis pada Senin (4/10).

Data di lapangan juga menunjukkan bahwa hingga 22 September 2021, Kemendikbud telah mencatat terdapat 1.299 klaster pada sekolah tatap muka secara nasional dengan jumlah 7.285 pendidikan serta 15.655 peserta didik tercatat positif selama PTMT berlangsung. Meski telah dihadapkan data tersebut, Mendikbudristek menyatakan tidak akan menunda PTM terbatas.

Natasha Devanand Dhanwani dari Laporcovid menjelaskan bahwa data yang dipakai saat ini tidak tepat untuk dijadikan patokan melaksanakan PTM.

Natasha menjelaskan bahwa dalam ketentuan WHO, sekolah dapat dibuka jika angka positivity rate telah mencapai 5%. Di Indonesia sendiri pemerintah mengklaim bahwa angka positivity rate sudah berada di angka 6,96%. Namun, angka ini dinilai keliru karena menyertakan angka negatif dari test antigen.

“Menurut sebuah kajian yang dilakukan oleh Center of Disease Control Prevention (CDCP), angka rasio positif seharusnya dihitung dari jumlah tes swab berbasis molekular atau PCR tanpa hasil antigen,” jelas Natasha dalam webinar ‘Pembelajaran Tatap Muka Pertaruhkan Keselamatan Anak’ Minggu (3/10).

Ia juga melanjutkan kalau tes antigen hanya dapat dipakai untuk alat screening dan tidak dapat dipakai sebagai alat diagnosis mengingat tingkat sensitivitasnya yang rendah. Jika murni menggunakan tes PCR dan TCM, tingkat positivity rate di Indonesia seharusnya adalah 16,96%.

Angka testing yang tidak dibuka di beberapa kabupaten dan kota menjadi masalah kesahihan data yang menjadi sandaran pemerintah kini. Sehingga warga tidak tahu berapa jumlah pasti angka yang sudah dites. Padahal, total keseluruhan jumlah orang yang dites mempengaruhi persentase rasio positif.

Selain itu, permasalahan kesahihan data lain seperti tidak dicantumkannya probalblitas angka kematian  dan tingginya angka kematian anak juga patut menjadi perhatian publik dan pertimbangan pemerintah untuk meninjau ulang PTM.

Menurut Natasha, apabila data yang tidak sah ini masih diberikan oleh pemerintah dan dikonsumsi oleh publik secara mentah-mentah akan memberikan rasa keamanan palsu bagi warga. 

“Masyarakat seakan-akan dininabobokan dengan data-data manis yang menyelimuti mereka,” ucap Natasha.

Melihat kondisi itu, pemerintah dituntut menunda PTM hingga pemerintah memastikan semua populasi peserta kegiatan belajar dan mengajar divaksinasi, serta penekanan rasio positif berada di bawah 5% berlandaskan perhitungan yang sahih.  Selain itu pemerintah juga diminta menambah sarana prasarana protokol kesehatan yang memadai.