Kuasa hukum warga Bojong Koneng mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bogor untuk meminta kejelasan terkait permohonan audiensi kepada Sentul City pada Kamis (30/9). Pertemuan tersebut merupakan upaya awal warga memperjuangkan tanah tempat tinggalnya.

Kuasa hukum warga dari Lokataru, Nafirdo Ricky, mengaku sebelumnya telah mengirimkan surat kepada BPN Kabupaten Bogor, perihal permohonan audiensi dengan Sentul City terkait sengketa lahan.

“Kami dari kuasa hukum Rocky Gerung dan warga Bojong Koneng hari ini mendatangi BPN Kabupaten Bogor ingin meminta kejelasan terkait surat kami yang telah kami masukkan pada 16 September lalu, yaitu terkait dengan permohonan audiensi yang akan dilakukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Firdo.

Sayangnya, dalam pertemuan ini meski pihak BPN telah menerima kedatangan kuasa hukum, mereka belum bisa menentukan kapan audiensi tersebut akan dapat dilaksanakan. Meski demikian, Firdo mengatakan bahwa BPN mengaku bahwa kasus ini telah mendapatkan atensi nasional dan sudah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan audiensi dengan warga.

Dalam pertemuan ini Firdo juga sudah membawa bukti-bukti berupa peta SHGB yang diklaim oleh pihak Sentul City. Ia juga ingin mempertanyakan data-data apa saja yang dimiliki oleh BPN Kabupaten Bogor.

Kedatangan kuasa hukum warga Bojong Koneng hari ini rencananya juga akan dilakukan bersama dengan kehadiran warga. Namun sayangnya, warga harus menetap di kediaman mereka untuk menjaga rumah mereka dari alat berat Sentul City yang sudah standby di hadapannya.

“Maka itu, saya harus melakukan koordinasi dengan BPN Bogor bahwa di Lapangan masih terjadi penggusuran yang harusnya kita stop dulu karena kita masih berproses hukum,” jelas Firdo.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperjelas klaim Sentul City yang mengatakan bahwa mereka memiliki hak kepemilikan tanah di Bojong Koneng. Sementara tanah tersebut ditinggali oleh warga yang bahkan sudah menetap sebelum Sentul City terbentuk.

“Kalau mau penggusuran pun ini kan sebenarnya kasus sengketa. Kalau memang Sentul City mengakui (tanah ini) miliknya, dasarnya apa? Yang mereka miliki (bukti) apa? Berapa luasnya? Sampai detik ini kan masih belum jelas sertifikatnya nomor berapa? Masalahnya kan warga setempat itu sudah tinggal dari tahun 1960, 1930 kok bisa Sentul City menempati tanah itu?,” ucap Markus Hadi Tanoto, kuasa hukum Warga Bojong Koneng.

Firdo sendiri mengaku meski dirinya mengusahakan agar permasalahan ini selesai di luar pengadilan, pihak warga terpaksa akan membawa sengketa Sentul City ke meja hijau.

“Kami mengupayakan agar ini selesai di luar pengadilan, untuk pengadilan kami masih mempersiapkan itu,” pungkasnya.