Warga melaporkan kepada Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia dugaan pelanggaran HAM dan maladministrasi penerbitan surat dalam klaim lahan sepihak Sentul City. 

Sekitar 20 warga Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor melapor ke Komnas HAM dan ORI atas kasus klaim lahan yang dilakukan Sentul City. Mereka didampingi sejumlah pengacara dan juga tim hukum dari Kantor Hukum Lokataru meminta perlindungan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Sentul City dalam proses sengketa.

“Kesewenang-wenangan adanya kekerasan, ada pemukulan terhadap warga, ada pemukulan terhadap pengacara bahkan yang punya hak imunitas dan punya status sebagai penegak hukum di negara ini juga mendapatkan kekerasan,” kata salah satu kuasa hukum warga, Alghiffari Aqsa, di Komnas HAM, Selasa (28/9).

Warga juga merasa mendapat ancaman kriminalisasi dengan UU ITE ketika persoalan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan secara serampangan. Alghiffari menyebutkan warga punya hak untuk hidup sejahtera menurut Pasal 36 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. 

“Kami minta perlindungan dari Komnas HAM, bahwa warga-warga ini terutama para petani adalah juga orang yang perlu dilindungi oleh komnas HAM, dan mereka punya hak atas tanahnya,” kata Alghiffari.

Sementara itu, kepada ORI Pusat dan ORI Jakarta Raya warga melaporkan soal dugaan maladministrasi terkait penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1-VI-2002 tentang pencabutan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan Pertanahan Nasional No. 28-VII-1999 tentang pembatalan Hak Guna Bangunan No.2/ Bojongkoneng.

Hal ini menyebabkan Sentul City bisa melakukan klaim dan penggusuran lahan warga.