FOTO: ANTARA /Gusti Tanati

Pemerintah diminta serius menjaga warga dan atlet di PON Papua. Pengamat dan aktivis menganggap pemerintah belum siap menggelar pesta olahraga terbesar tanah air tersebut.

Ilmuwan kolaborator LaporCovid-19, Iqbal Elyazar, mengaku khawatir terjadinya penularan saat penyelenggaraan PON Papua kelak. Kekhawatiran ini bermula dari tingkat vaksinasi di Papua yang masih rendah, yakni baru 14% warga yang sudah mendapatkan dosis. Selain itu vaksinasi bagi pelajar pun masih 6%.

Angka ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyelenggarakan pesta olahraga tersebut. Karena selama ini pemerintah juga memberikan syarat penonton dan warga setempat harus mendapatkan vaksinasi. 

Iqbal menyebutkan pemerintah harus belajar penyelenggaraan turnamen olahraga dari negara lain. Olimpiade Jepang misalnya, mereka tegas menegakkan peraturan bagi atlet dan penonton.

“Atlet itu dites harian, ini luar biasa. Mungkin buat kita terkesan berlebihan tetapi begitulah caranya mereka memastikan bahwa mereka terjaga. Anda bisa lihat, dua atlet yang mendapatkan perak dua kali dari Georgia disuruh pulang setelah diketahui mereka berada di luar lokasi olimpiade. apakah panitia kita dapat tegas seperti itu?” Kata Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal juga menerangkan kalau dengan protokol kesehatan yang ketat sekalipun, Olimpiade Jepang mengakibatkan meningkatnya penularan di Tokyo. 

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Wilayah Papua, Hasmi, menjelaskan kondisi Papua sekarang masih belum layak untuk menjadi tuan rumah PON meski tingkat penurunan kasus covid turun 80,9% dari bulan Agustus lalu. Tempat-tempat yang menjadi venue PON Papua kini masih berada di zona merah dengan tingkat vaksinasi yang rendah.

“Tantangan dalam pelaksanaan PON ini adalah semua venue PON masuk ke dalam kategori zonasi merah. Zonasi merah itu berdasarkan jumlah suspek, kasus probable, dan jumlah penduduk yang kemudian jadi angka proporsi kasus covid,” jelas Hasmi.

Tuva Alita, Peneliti Lokataru mengungkapkan sejak sebelum PON diselenggarakan ada catatan data faskes dan transparansi vaksin tidak transparan. Ia mempertanyakan pelaksanaan jaminan protokol kesehatan PON bagi atlet dan penonton yang datang.

“Kenapa di kondisi Covid-19 sekarang setelah lonjakan dan lonjakan yang baru dimulai sekarang. Mengapa dipaksakan harus ada PON? Kenapa harus dipaksakan diadakan saat pandemi ini,” kata Tuva.

Efektifitas aplikasi di Jawa saja sudah banyak orang positif yang memakai aplikasi PeduliLindungi tapi masih bisa masuk mall. Apalagi mau diterapkan di Papua. Ini kesannya terburu-buru dan terencana dengan baik, asal ada saja.