Foto: Koreri.com

Janji atas saham untuk warga masih menggantung sejak PT Inalum mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia pada 2018 lalu.

Warga tiga desa, yakni Tsinga, Wa Banti, dan Aroanop (Tsingwarop), Mimika, Papua menagih saham PT Inalum yang dijanjikan sejak PT Freeport Indonesia melepas saham kepada Indonesia. Hingga kini janji yang sudah terucap sejak akuisisi 2018 lalu masih menggantung.

Perwakilan warga pun mengunjungi Menteri Investasi dan BKPM, Bahlil Lahadalia, Minggu (19/9) lalu guna menagih janji itu.

Yohan Zonggonau Skomp, Sekretaris 1 Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) selaku perwakilan warga, mengatakan dalam pertemuan tersebut diskusi yang terjadi seputar saran untuk pembakuan hak atas saham lewat peraturan tertulis.

“Selama ini kejelasan itu tertahan di pemerintah daerah. Pembicaraan mengenai saham pengganti belum terakomodir dalam regulasi tertulis, sehingga kami berupaya untuk bertemu dengan Menteri agar bisa segera selesai,” ungkap Yohan Zonggonau Skomp, Sekretaris 1 Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) kepada tim Hakasasi.id, Jumat (24/9).

Yohan mengatakan saat ini masyarakat membutuhkan kepastian tanggung jawab atas kerugian yang mereka rasakan. 

“Dengan upaya ini kami berharap ada pengakuan dari pusat juga daerah yang memperhitungkan masyarakat adat dalam regulasi.” tambah dia

Meika Arista, kuasa hukum FPHS mengatakan sejak pemerintah mengakuisisi sebagian saham PT. Freeport pada tahun 2018, masyarakat adat Tsingwarop belum juga menerima hak mereka. 

“Dari total 51 persen itu dibagi lain, 41 persen untuk negara dan 10 persen itu untuk Pemda Mimika, lalu Pemda Mimika mengatakan bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan 4 persen,” ungkap dia

Lebih lanjut, Meika mengatakan seharusnya hak saham untuk masyarakat Tsingwarop diberikan secepatnya karena mereka adalah masyarakat terdampak langsung dari kehadiran PT. Freeport di Mimika. 

“Pemerintah seharusnya membantu mempermudah jalan masyarakat untuk mendapatkan hak tersebut.” tutup dia

Foto: teraspapua.com

Selain menagih janji saham, warga desa Tsingwarop memang sudah bertahun-tahun memperjuangkan keadilan atas kerugian yang mereka alami.

Maret 2021 lalu, FPHS secara resmi melaporkan PT. Freeport Indonesia ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM. Laporan ini meliputi perampasan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, hingga tragedi terowongan Big Gossan pada 2013 yang merenggut nyawa penduduk setempat. 

Dugaan pelanggaran ini pelanggaran aspek HAM dalam kehidupan. Selain perampasan tanah ulayat masyarakat adat Papua, PT Freeport juga merusak hutan, lingkungan bahkan merenggut nyawa penduduk setempat.