Diskriminasi terhadap pekerja perempuan masih kerap terjadi di Purwakarta. Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) menyebutkan banyak perusahaan mengabaikan hak perempuan di pabrik.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan  PP FSP TSK SPSI, Yanti Kusriyanti, menyebutkan terdapat tiga pelanggaran yang dialami oleh pekerja perempuan di pabrik-pabrik yang ia survey, yakni hak cuti hamil, hak untuk berkeluarga, dan kontrak kerja yang tidak layak.

Yanti memaparkan masih banyak perusahaan tekstil yang menerapkan peraturan agar karyawannya tidak boleh menikah selama tiga tahun dan harus tinggal di mes karyawan. Selain itu, jika melanggar ketentuan tersebut maka akan langsung dipecat oleh perusahaan.

Dulu peraturan tersebut memang tidak tertulis, namun setelah belasan tahun menjadi peraturan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan ini juga sebenarnya merupakan perusahaan yang sudah mapan.

“Diskriminasinya bagi pekerja laki-laki ini tidak masalah. Justru pekerja perempuan yang dipermasalahkan (soal lajang). Ini diskriminasi gender,” jelas Yanti.

Peraturan yang mewajibkan karyawan untuk tinggal di mes juga, menurut Yanti, bermasalah karena seakan-akan memenjarakan karyawan. Meski memang karyawan yang tinggal di mes mendapatkan benefit seperti makan dan tempat tidur tetapi hanya padai jam tertentu saja pintu mes dibuka. Di saat libur pun mereka tidak bisa seenaknya pulang dan harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, cuti menstruasi juga merupakan hak yang sering tidak diberikan oleh perusahaan-perusahaan Tekstil, Garmen, Sepatu dan Alas Kaki (TGSL). Meski aturan cuti menstruasi telah tertera dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 81 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan, masih banyak perusahaan yang beralasan bahwa pabrik garmen dimana karyawannya mayoritas diisi oleh perempuan tidak bisa memberikan cuti menstruasi karena khawatir karyawannya cuti bersamaan.

Alasan itu baginya tak masuk akal karena periode menstruasi pekerja perempuan variatif dan tidak mungkin sama. Pihak perusahaan bisa saja membuat form dan menggunakan aplikasi dalam mendata dan memantau karyawannya.

Bahkan beberapa perusahaan yang sudah memiliki perjanjian kerja bersama (PBK) pun malah diubah hak cuti menstruasi-nya menjadi uang. Padahal kesehatan reproduksi tidak bisa diganti dengan uang. Sehingga harus dijaga dari sedini mungkin. Jika tidak dijaga dari sekarang dikhawatirkan akan terjadi menopause dini pada karyawan.

“Yang harusnya ia beristirahat pada hari pertama dan kedua, tapi karena terus dipakai bekerja, yang harusnya menopause di umur 60-65 jadi bergeser di 40-45,” ucap Yanti.

Yanti sendiri pernah melakukan edukasi bersama dengan dokter dan bidan dalam mengedukasi karyawan dalam hak menstruasi. Karyawan-karyawan sendiri menginginkan agar hak cuti menstruasi tersebut diberikan namun tidak dengan memotong upah secara bersamaan. 

Hingga saat ini hak cuti menstruasi pun dipersulit, karyawan harus memiliki surat dokter yang menjelaskan sedang dalam masa menstruasi. Menurutnya hal ini tidaklah etis, apalagi hak cuti menstruasi sudah tertuang dalam undang-undang sehingga tidak perlu dipersulit.

Kasus lain yang marak dari sektor TGSL adalah adanya PHK sepihak dan pesangon yang semakin kecil. Kini marak terjadi praktek PHK berkedok perusahaan yang kolaps karena pandemi ternyata dipakai untuk memutus karyawan tetap dan merekrutnya menjadi karyawan kontrak kembali.

“Efek omnibus law ini sudah terasa. Pekerja dipaksa berhenti tanpa pesangon dan kemudian direkrut kembali menjadi karyawan kontrak,” jelas Yanti.