Tiga orang warga adat Kabupaten Nagekeo, NTT dipanggil oleh Polda Resor Nagekeo karena mempertanyakan kehadiran aparat bersenjata laras panjang yang mengawal tim survei pembangunan Waduk Lambo. Pembangunan waduk ini masih ditolak oleh masyarakat adat sekitar. 

Ketiganya adalah Matheus Bhui, Eduardos Ebo, Charles Ruku. Kejadian bermula  pada Senin (23/8) saat masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo mempertanyakan kehadiran perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II, Tim Survei beserta Brimob. Namun polisi justru menuding mereka mengganggu pembangunan Waduk Lambo.

Hermina Mawa, seorang aktivis masyarakat adat Rendu mengatakan jika kedatangan Brimob dengan senjata lengkap adalah hal yang berlebihan karena warga sama sekali tidak melakukan tindakan kekerasan. Menurut dia, warga hanya mempertanyakan kehadiran BWS dan Tim Survei. 

Sampai saat ini kami tidak tahu kenapa teman-teman dipanggil, yang kami lakukan hanya bertanya apa tujuan mereka datang ke sini, padahal kami sudah menolak pembangunan berulang kali,” ungkap Mawa kepada tim Hakasasi.id

Menurut dia, ketiga rekannya harus hadir di kantor kepolisian pada Kamis esok (23/9). Ia mengatakan pemanggilan tanpa alasan yang jelas telah beberapa kali terjadi semenjak rencana pembangunan Waduk Lambo di atas tanah leluhur adat hendak dilakukan. 

“Tahun 2020 ada 9 orang teman-teman yang juga dipanggil dan pada tahun 2016 ada 8 mengalami hal yang serupa, tidak tahu penyebab dipanggilnya,” tambah dia. 

Hingga saat in Mawa dan warga adat lainnya mempertanyakan dasar pemanggilan polisi karena tidak ada tindakan anarkis ataupun konflik yang terjadi di Kabupaten Nagekeo.

“Kami tidak pernah melakukan tindakan anarkis, kami juga tidak menolak pembangunan tetapi lokasi pembangunan memiliki arti penting untuk kami.” ungkap dia

Proyek pembangunan Waduk Lambo telah mengusik keberadaan warga adat, Mawa mengatakan warga tetap memberikan rekomendasi lokasi lain, yakti Malawaka dan Lowo Pebhu. 

Sejak 2015, warga adat telah menolak pembangunan waduk dengan alasan lokasi waduk berada di pemukiman warga dan terdapat fasilitas serta lahan pertanian produktif. Selain itu, pembangunan ini akan menenggelamkan pelaksanaan ritual adat dan kuburan nenek moyang.