PeduliLindungi, sebagai aplikasi tracing, dianggap telah gagal dalam memastikan privasi penggunanya. Kegagalan ini disebabkan peraturan yang tidak jelas serta ketidaksadaran pemerintah akan pentingnya privasi data. 

Aplikasi PeduliLindungi dinilai masih mengabaikan keamanan data privasi penggunanya. Pemerintah seakan-akan hanya membuat aplikasi demi menggugurkan kewajiban mereka untuk melakukan tracing tetapi tidak melakukan perawatan terhadap aplikasi yang dibuat.

Kepala Divisi Keamanan Digital SAFEnet, Abul Hasan Banimal menyebutkan aplikasi-aplikasi buatan pemerintah termasuk PeduliLindungi sering latah dalam membuat aplikasi tanpa memberikan perbaikan-perbaikan kepada aplikasi yang mereka buat.

“Tidak ada aplikasi yang sempurna. Setiap saat pasti ada kelemahan. Yang penting adalah bagaimana si pembuat mau tanggung jawab, sering update dan terbuka. Yang terjadi selama ini aplikasi milik pemerintah jarang seperti itu. Hampir tidak pernah melihat justru. Aplikasinya benar atau tidak? (jawabnya) tidak tahu,” ucap Banimal.

PeduliLindungi meminta banyak permission untuk mengakses banyak hal seperti kamera dan akses file pribadi kapan saja. Menurut Banimal, ini bukanlah hal penting dalam melakukan tracing wabah. Malah justru membuat resah warga. 

“Bagaimana saya bisa percaya, orang saya tidak merasa dilindungi dalam aplikasi ini,” kata Banimal.

Peneliti ELSAM yakni Shevierra Danmadiyah menyebutkan tracing sendiri memiliki tujuan yang baik dalam penumpasan pandemi. Namun, tracing juga mewajibkan adanya perlindungan data yang mumpuni.

Kasus bocornya data presiden dari aplikasi ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah akan rentannya kebocoran data PeduliLindungi. Ia juga menyebutkan bahwa selama ini warga juga bingung kepada siapa untuk meminta pertanggungjawaban atas data yang bocor karena peraturan mengenai pengurusan data pun terkesan abu-abu.

“Bicara tentang PeduliLindungi melalui Kepmnekominfo sebenarnya Menkominfo in charge menjadi pengendali disini. Meskipun di satu sisi ada juga tanggung jawab kepada BUMN yang lain. Disini kita sangat abu-abu melihat tanggung jawab diantara BUMN yang satu dengan Kementerian yang lain,” jelas Shevierra.

Saat ini, peraturan pengelolaan data PeduliLindungi tertuang dalam Kepmenkominfo No. 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Kepmenkominfo No.159 tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.

Aturan itu mendudukkan Kemenkominfo sebagai pihak terdepan dalam urusan PeduliLindungi. Namun, kenyataannya sering terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan bahkan kebingungan antara instansi yang berkaitan sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan adanya kebingungan bagi para vendor swasta yang ditugaskan untuk mengurusi data aplikasi.

“Pada titik tertentu perusahaan mungkin bingung. Jangankan perusahaan, bahkan kementerian juga bingung. Ketika suatu titik yang mengeluarkan Kominfo, mungkin ada keengganan bagi kementerian lain untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kominfo,” kata Shevierra.

Masalah ini menurutnya menjadi kritik besar terkait dengan peraturan data pribadi. Sehingga masing-masing pemroses tahu apa saja kewajibannya dan orang-orang yang memeriksa data dalam menjaga privasi warga.

Selain itu peraturan ini cukup problematis karena keputusan menteri hanya bersifat internal namun pemerintah menggunakan aturan itu untuk mengatur publik.

Banimal pun mewanti-wanti agar warga lebih waspada mengunduh aplikasi baik buatan swasta maupun pemerintah. Karena tidak ada jaminan yang diberikan oleh negara soal perlindungan data pribadi.

Ia menjelaskan bahwa hingga kini tidak ada payung hukum perlindungan data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi pun masih baru akan dibahas terus dan belum mengalami kemajuan.

“Banyak orang yang tidak peduli dengan tahap permintaan akses, karena yang terpenting aplikasinya bisa terunggah tanpa menimbulkan masalah. Padahal, kalau data sudah bocor itu enggak ada obatnya,” jelas Banimal.