Ilustrasi warga mengambil air, Foto: ANTARA News

Sudah hampir lima bulan ini Ichwan Muhammad, warga Ternate, menjumpai air yang keluar dari keran rumahnya keruh dan bau. Jika nekat memakainya menyebabkan kulit gatal. Ia pun tak lagi membuka keran air dari aliran PDAM Kota Ternate itu.

Buruknya air ini sudah ia rasakan sejak 15 April lalu. Air itu sangat membahayakan bagi semua orang, termasuk balita. Keluhan sudah ia layangkan kepada PDAM Kota Ternate tapi hingga kini air tetap saja keruh. 

“Saya yakin Dirut PDAM Kota Ternate pun enggan menggunakan air saat ini untuk keperluan keluarga di rumah,” katanya, Selasa (20/4/2021).  

Persoalan air bersih ini menjadi keresahan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Kota Ternate seperti Kelurahan Tongole, Moya, Maliaro serta wilayah-wilayah lainnya di Kota Ternate. Nurmila, warga Tanah Tinggi menyebutkan kondisi seperti ini (krisis air), sudah lama terjadi, bahkan sampai sekarang masih sering terjadi, terkadang dalam seminggu hanya 2 kali air bersih jalan setelah itu tidak lagi. 

Riskan, warga Kelurahan Jati menyebutkan air PDAM itu tak bisa diharapkan. Berminggu-minggu mati, dan dalam sepekan hanya sekitar dua kali mengalir. 

Warga sekitar harus patungan untuk membeli air. Mereka menampung dan memakainya untuk keperluan sehari-hari. 

Kelangkaan air bersih di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara memicu konflik antara warga dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pemerintah kota setempat. Berbagai protes masyarakat kota telah banyak digelar warga akibat kekurangan air. Apalagi abrasi air laut telah memasuki sumur-sumur warga.

Kelangkaan air bersih menyebabkan proses pemiskinan warga akibat pengeluaran warga yang cukup besar adalah konsumsi atas air bersih. Terutama warga kota yang yang tinggal di daerah ketinggian. Pengeluaran harian terbesar mereka adalah air.

Pada tahun 2010 Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan Ternate bakal dilanda krisis air dalam 10 tahun ke depan. Studi tersebut memperlihatkan penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah melalui sumur bor, serta rusaknya kelestarian kembali kawasan yang terdapat titik mata air.

“Namun ternyata lebih cepat terjadi di tahun 2014,” kata Ahmad Rusydi Rasjid, ketua Walhi Malut. 

Kajian lainnya memperlihatkan maraknya penggunaan air tanah tanpa kontrol untuk perhotelan, perkantoran, industri, dan pemukiman menjadi penyebab krisis air di kota ini. Selain faktor tersebut, perubahan iklim yang tengah terjadi juga menyumbang kejadian kelangkaan air di kota ini.

Hingga kini belum ada penanggulangan oleh Pemerintah. PDAM Kota Ternate atas krisis air ini. Mereka hanya menyebutkan laju pertumbuhan penduduk dan konsumsi per kapita warga Ternate yang sangat tinggi dalam menggunakan air. Masalah itu  adalah salah satu sebab mengapa PDAM sekarang tidak dapat memenuhi suplai kebutuhan air warga.

Selama ini warga memperkirakan pemakaian air PDAM untuk wilayah elit dan pemakaian non rumah tangga, seperti perhotelan dan wisata menyumbang ketimpangan distribusi air di kota ini. Air pun tak sampai ke rumah warga. 

Penggunaan air bersih berlebihan dicurigai dilakukan oleh industri wisata khususnya perhotelan yang secara boros mengebor air tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya abrasi air laut sehingga sumber mata air warga seperti sumur tercemar air laut. Situasi ini juga mengancam debit air kebutuhan PDAM sehingga mengurangi kapasitas distribusi kepada warga yang terus meningkat setiap tahun.

Diskriminasi distribusi air bersih pada wilayah ketinggian di Kota Ternate juga telah mengakibatkan tumbuhnya komersialisasi air. Distribusi menggunakan mobil tangki ini mengakibatkan tumbuhnya bisnis gelap penyaluran air bersih. 

Dengan keadaan-keadaan semacam ini sebenarnya mudah menyimpulkan bahwa krisis air bersih di Kota ini akan menjalar menjadi krisis kesehatan, krisis lingkungan, sumber pemiskinan warga dan bisa berbuah menjadi krisis yang lebih dalam lagi dalam aspek kehidupan warga.

Ternate hanya satu potret krisis air yang sebenarnya. Setidaknya setiap tahun, krisis air bersih banyak terjadi di Pesisir Utara Pulau Jawa, Pesisir Selatan Jawa Tengah, NTT, NTB. Artinya, pemenuhan negara atas hak atas air bersih, murah dan mudah dijangkau masih menjadi persoalan besar di negara kita.

Mengacu kepada HAM, pemenuhan Hak Atas Air adalah bagian penting dalam pemenuhan HAM. Sebab krisis air mengakibatkan penikmatan atas seluruh hak asasi manusia menjadi tercederai. Karena itu, air harus dapat dinikmati semua warga secara non diskriminatif dan berkeadilan.

Jumlah air bersih yang semakin terbatas, padahal air merupakan kebutuhan mendasar dan esensial maka wajar jika secara konstitusional air dikuasai oleh negara. Air dikategorikan sebagai kekayaan alam dan merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan posisi semacam ini secara jelas hak atas air adalah kewajiban negara untuk memenuhinya.

Sayangnya, situasi kelangkaan air justru membuat negara menempatkan air menjadi salah satu SDA yang bernilai ekonomis sekaligus menjadi sasaran investasi. Lahirnya beberapa korporasi raksasa air kemasan di Indonesia menandakan bahwa krisis air bersih, ketimpangan distribusi air bersih telah menjadi dasar pertumbuhan pasar air bersih semakin membesar setiap tahun.

Pangkal masalah pelanggaran HAM atas sumber daya air sebenarnya berawal pada paradigma ekonomi yang menempatkan sumber daya air sebagai SDA diusahakan sebagai komoditi secara ekonomi. Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 123/PUU/VIII/2015 terkait pengujian mengenai UU Sumber Daya Air telah merumuskan larangan air sebagai komoditas yang diberikan kepada pihak swasta. Sayangnya, putusan ini belum juga dijalankan negara.