Jika berbicara tentang kota maka seringkali yang terlintas di kepala adalah gemerlap gedung pencakar langit dengan lalu lalang mobil mewah. Namun, bagaimana jadinya jika di balik gedung tinggi dan riuh gemerlap kota ada mereka yang tergusur dan terpinggirkan demi ‘modernitas’ yang seringkali kita agungkan? Inilah yang terjadi di Pancoran Buntu, Jakarta Selatan. 

Saya pertama kali datang ke Pancoran di pertengahan bulan Maret 2021, tak lama setelah penggusuran paksa kedua yang terjadi sebulan sebelumnya. Penggusuran ini merupakan buntut dari konflik tanah warga dengan PT Pertamina Training and Consulting (PT PTC) yang diperintahkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk “menertibkan” aset mereka. 

Area Pancoran Buntu II masih berstatus objek sengketa di pengadilan. Tindakan penggusuran paksa itu adalah pelanggaran menurut hukum perdata. Sebab eksekusi objek sengketa tak boleh dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

Ketika menginjakkan kaki di atas lahan seluas 4,8 hektar ini, kondisi Pancoran Buntu sangat kontras dibandingkan wilayah sekitarnya. Sejauh mata memandang terlihat puluhan rumah semi-permanen yang beberapa di antaranya sudah tak berwujud lagi akibat pembongkaran paksa. Sedangkan sekelilingnya adalah hotel, kondominium dan gedung tinggi khas bagian Selatan Jakarta yang dikenal sebagai kawasan ‘elit’.

Gambaran ibukota seperti ini jarang sekali kita lihat di media massa ditambah letaknya yang memang selalu berhimpitan dengan raksasa beton Jakarta yang memukau mata.

Orang-orang berbadan tegap dengan baju ormas dan aparat bersenjata masih berjaga di wilayah itu. Mata mereka tak mau melepas siapapun yang melintas. Keduanya diperintahkan oleh PT. PTC untuk ‘mengawal’ penggusuran. 

Ketika penggusuran paksa terjadi, ada kurang lebih 28 orang warga dan massa solidaritas luka-luka karena lemparan batu, gas air mata dan senjata rakitan jenis dorlop yang dilancarkan kepada warga sebagai bentuk intimidasi. 

Kekerasan aparat dan ormas ini menyebabkan banyak warga dan massa solidaritas mengalami luka memar, sesak napas, terkilir, robek di bagian kepala bahkan hingga ada yang patah tulang. Tidak ada tindak lanjut secara hukum terhadap kekerasan yang dilancarkan aparat dan ormas ini, padahal tindakan pengabaian dan kekerasan tersebut telah melanggar fungsi Polri yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang seharusnya ‘menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, penegakan hukum.’ 

Kejadian tersebut tentunya semakin membuat diri kita bertanya-tanya, sejauh mana seorang individu bisa melepaskan nilai-nilai humanisnya hanya demi harta, pangkat dan jabatan? Bagi saya semuanya telah terjawab hari itu, ketika melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana warga dan kawan-kawan solidaritas terlentang penuh luka dengan bantuan medis yang minim. Di Pancoran Buntu, nyawa ternyata tidak semahal lahan kosong yang entah akan dibangun jadi apa. 

Selain kekerasan terhadap warga dan massa solidaritas, hal lain yang sangat membekas di ingatan saya ketika datang berkunjung adalah kehidupan anak-anak yang mendadak berubah drastis setelah penggusuran paksa terjadi. Mereka kehilangan akses pendidikan karena bangunan PAUD Insan Aulia yang biasa menjadi tempat belajar telah diduduki oleh oknum brimob. Meski massa solidaritas yang tergabung dalam Forum Pancoran Bersatu telah membuat PAUD Darurat sebagai wadah belajar bagi anak-anak di Pancoran Buntu, ruang bermain yang berperan penting untuk tumbuh kembang psikis dan fisik mereka terampas. 

Ironisnya, tak jauh dari Pancoran Buntu ada satu gedung sekolah mewah yang tingginya menggapai langit, dimana anak-anak pergi belajar ke sekolah tanpa perlu khawatir ada senapan laras panjang menjuru kepala mereka atau pulang menemukan rumah tak lagi beratap. Mungkin kemewahan yang dirasakan anak-anak di sekolah mewah tersebut juga dibayar dengan hilangnya ruang hidup anak-anak lain di pinggiran Jakarta; mereka yang dianggap ‘miskin’ dan hanya menjadi hambatan bagi pertumbuhan kota.  

Warga Pancoran Buntu yang telah tinggal di lokasi tersebut selama lebih dari 20 tahun juga disebut sebagai ‘penyerobot lahan’ oleh pihak perusahaan. Padahal, mereka membayar sewa lahan kepada pihak yang kini bersengketa dan untuk beberapa bangunan semi-permanen, mereka membangun sendiri rumah yang dihuninya dengan menggunakan biaya sendiri. Inilah yang membuat kepentingan para warga perlu dilindungi secara keperdataan. 

Selain itu, hak tempat tinggal warga Pancoran juga dijamin oleh pemerintah lewat UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) juncto Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya juncto Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan layak. 

Sebutan seperti ‘penyerobot lahan’, ‘pemukim ilegal’ dan istilah serupa lainnya memang seringkali sengaja dilekatkan oleh pemerintah atau pihak swasta terhadap warga di kota besar yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan tinggal di pinggiran kota. Hunian mereka dianggap ‘kumuh’ dan ‘tidak cantik’ untuk dipandang, sehingga seakan menjadi pembenar pemusnahan ruang hidup tersebut. 

Pelekatan istilah-istilah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan penguasa untuk menjustifikasi tindakan yang hanya menguntungkan kepentingan mereka, bukan kepentingan ‘rakyat’ yang selalu mereka gaungkan tiap menjelang pemilu. Ini adalah pola serupa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial dahulu untuk membenarkan kegiatan eksploitasi mereka terhadap tanah milik rakyat.

Warisan kolonial tersebut sebenarnya masih hidup hingga hari ini. Kita dapat melihat konsep domein verklaring yang diterapkan pada masa kolonial dan menyatakan bahwa semua tanah di Hindia Belanda yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya otomatis menjadi milik pemerintah kolonial. Di masa sekarang ini, meski domein verklaring secara harfiah tidak lagi mewujud, nyawanya masih hidup dalam tafsir pemerintah terhadap hak menguasai negara yang dianggap setara dengan hak memiliki. Konsekuensinya adalah penggusuran paksa yang kini terjadi dimana-mana, dari rural ke urban, dalam intensitas yang lebih sering. Pancoran adalah salah satunya.

Apa yang terjadi di Pancoran Buntu mesti kita lihat sebagai satu jejaring besar yang menghubungkan praktik-praktik maladministrasi negara dalam kehidupan bermasyarakat. Ia memiliki pola yang sama dengan Bukit Duri di Tebet, Tamansari di Bandung, Pekayon di Bekasi, Pakel di Banyuwangi dan wilayah penggusuran lainnya yang terbentang dari Sabang-Merauke. 

Lebih dari itu, ada baiknya kita melihat peristiwa ini sebagai jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu dan masa depan. Bagaimana ia bukanlah masalah tunggal yang berdiri sendiri, tetapi isu sistemis, yang memiliki latar belakang historis. Pancoran memberikan kita kacamata, untuk membantu kita melihat bahwa kita sebetulnya belum merdeka, penjajah masih ada di sekitar kita dan mengatur gerak-gerik hidup kita. Ia menjelma dalam nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Oleh: Hanna – Kolaborator Riset Lokataru