Foto: Dokumentasi Warga

Penahanan terhadap warga yang melawan penyerobotan tanah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus terjadi. Praktik ini memperpanjang daftar represi di kawasan pembangunan wisata premium itu. 

Peneliti Lokataru Foundation, Tuva Alita, mengungkap proyek pembangunan KEK Mandalika terus menjadi teror bagi warga sekitar. Mereka yang berselisih dengan proyek milik perusahaan BUMN, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berujung pada tahanan. Terakhir pada Selasa lalu (31/8) seorang warga Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sali (43) ditahan dan hingga kini masih menjalani proses pemeriksaan menjadi tersangka. 

“Ini bukan kejadian pertama, untuk kesekian kalinya ITDC menyerobot tanah milik warga.” ungkap Tuva Alita, peneliti dari Lokataru Foundation kepada tim Hakasasi.id

Sali ditangkap lantaran diduga melawan petugas saat eksekusi pembangunan jalan Bypass di Penlok 3 lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. Ia dan warga menghadang alat berat dikirim oleh PT ITDC pada Senin (30/8). 

Penghadangan ini merupakan kelanjutan dari sengketa warga dengan ITDC Mandalika. Salah seorang warga, Amak Mai (70) mengaku geram karena tanah seluas 12 hektar yang ia miliki sejak tahun 1967 tiba-tiba beralih tangan tanpa ada proses penjualan. Padahal, selama ini Amak Mai selalu membayar pajak dan memiliki surat bukti pembayaran pajak atau pipil. 

Warga lain, Sahdan (43), menyebutkan PT. ITDC selalu mengklaim bahwa tanah di Penlok 3 KEK Mandalika Dusun Bangah, Desa Sengkol berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik pemerintah sejak tahun 1972. Padahal, menurut dia warga bisa membuktikan kepemilikan secara formil. Selain surat izin, mereka memiliki bukti fisik kepemilikan (garuda dengan Rp 25) dulu. 

Dilansir dari IDNtimes, selain Amak Mai, sejumlah warga lain juga ikut mengalami nasib serupa. Mereka adalah Amak Syukur (46), Inak Mai (70), Adi Wijaya (50) dan Lalu Nakum (43) yang juga ikut menghalau eksekusi lahan. Para pemilik lahan ini merasa dirugikan dan digusur paksa oleh oleh PT ITDC. 

Menurut Tuva , selama bertahun-tahun, PT ITDC seolah tuli karena enggan mendengar kritik yang diperuntukan untuk perusahaan tersebut, termasuk protes penyerobotan. 

“Kasus serupa sudah terjadi sebelumnya dan telah disinggung oleh banyak pihak, tidak hanya media. Tapi belum juga ada respon dari pemerintah daerah maupun pusat,” tambah Tuva.

PT ITDC justru semakin gencar menyelesaikan proyek penunjang pariwisata, khususnya di Mandalika. Konflik lahan pun tidak dapat dihindari. 

Ini bukan kali pertama PT ITDC melakukan penggusuran terhadap warga di KEK MA Mandalika. Pada 2017, sekitar 30 kepala keluarga di Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta Pujut Lombok Tengah, digusur tanpa adanya sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. 

Pada tahun 2018, PT ITDC kembali melakukan penggusuran bangunan usaha dan dikawal oleh anggota kepolisian NTB, padahal lahan serta bangunan tersebut masih dalam status quo karena belum ada putusan dari Mahkamah Agung.

Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan konflik lahan di Mandalika telah terjadi sejak lahan dikelola oleh Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) pada tahun 1990-an.