Foto: Kompas.com

Pemerintah dianggap tergesa-gesa dalam memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi. Sekolah rentan menjadi klaster penularan Covid-19. 

Koalisi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak (PKA) khawatir atas resiko kesehatan dan keselamatan ekosistem pendidikan terutama anak-anak jika pemerintah tetap menggelar Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kondisi anak-anak rentan karena lingkungan sekolah dianggap berpotensi menjadi tempat penularan virus.

Mereka menyampaikan somasi terbuka kepada Presiden Joko Widodo beserta Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Teknologi dan Menteri Agama pada Jumat (3/9). 

Koalisi ini terdiri dari delapan lembaga, yakni Arek Lintang (ALIT) Indonesia, AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Hakasasi.id, Laporcovid19, Lokataru, dan Surabaya Children Crisis Center (SCCC).

Yuliati Umrah, Direktur Eksekutif Arek Lintang (ALIT Indonesia) mengatakan melaksanakan  PTM saat ini adalah tindakan nekat. Baginya, PTM telah mengabaikan kenyataan bahwa anak-anak adalah kelompok rentan.

“Siapa yang bisa menjamin jika anak-anak nantinya tidak bergerombol di sekolah dan terus menjaga prokes di sekolah? Apakah ada jaminan bahwa semua yang ada di sekitar lingkungan sekolah aman?”

Kondisi ini diperparah karena belum meratanya vaksinasi kepada anak-anak. Menurut data yang diperoleh oleh ALIT Indonesia saat ini anak-anak dalam usia 7 – 15 mayoritas belum mendapatkan akses vaksin. Data ini berdasarkan survei yang dilakukan di Surabaya, Gianyar Bali, Pasuruan, Malang, Kota Batu, Jember dan Banyuwangi. 

Sebelum menggelar PTM, pemerintah seharusnya melakukan persiapan. Iwan Hermawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, menyebutkan pemerintah seharusnya melaksanakan saran dari WHO yang mengatakan untuk membuka ruang publik tingkat positive rate di sebuah daerah harus kurang dari 5 persen. 

“Saat ini pemerintah mengabaikan hal ini,” ujar Iwan Hermawan.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan masih ada metode lain yang bisa ditempuh dalam bidang pendidikan tanpa harus tergesa-gesa melakukan pertemuan tatap muka. Misalnya memperbaiki materi PJJ. 

Penggagas Lapor Covid, Irma Hidayana mengatakan kerentanan PTM terhadap penularan Covid-19 sangat besar. Ia meragukan angka Covid-19 yang dipublikasi oleh Pemerintah saat ini. 

“Studi yang bilang anak-anak memiliki gejala ringan itu adalah studi singkat di daerah yang positive rate-nya rendah dan menjadi bias jika diaplikasikan terutama di Indonesia.” tutup dia

Oleh karena itu, Koalisi mengajukan somasi dan meminta pemerintah meninjau dan menimbang kembali kebijakan PTM dalam waktu 14 hari.