Foto: Kompas.com

Ketimpangan infrastruktur menjadi hambatan pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Banyak peserta didik putus sekolah. Hingga kini masalah ini masih menanti untuk terurai. 

Pandemi Covid-19 berdampak bagi dunia pendidikan. Hampir genap dua tahun pembelajaran daring menuai berbagai masalah, dari ketimpangan infrastruktur hingga putus sekolah. 

Pada 12 Juni 2020 Lembaga Penelitian SMERU mencatat sebanyak 78 persen guru, orang tua dan siswa melakukan komunikasi melalui pesan singkat dan WhatsApp, sedangkan 24 persen lainnya kesulitan melakukan komunikasi karena keterbatasan akses komunikasi. 

Angka ini merupakan hasil analisis awal mengenai faktor pendorong ketimpangan dalam PJJ yang digelar sepanjang 15 April hingga 10 Mei 2020 di seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan keterbatasan infrastruktur. 

Pelajar harus pontang-panting mencari akal untuk bisa terus mengenyam pendidikan, terlebih mereka yang berdomisili di luar pulau Jawa. Beberapa solusi dari pemerintah datang terlambat. Misalnya saja kuota internet gratis. Bantuan ini dikeluarkan pada 11 Agustus 2020, tepat 5 bulan setelah penerapan PJJ. 

Tuti, ibu dari seorang siswa kelas 3 SD di bilangan Jakarta Barat berbagi sedikit pengalaman yang Ia dengar saat dirinya dan para orang tua menggelar pertemuan membahas kegiatan 

“Solusi itu rasanya masih kurang tepat, karena dari cerita beberapa teman. Kuota internet itu sulit digunakan dan akhirnya teman-teman harus membeli kuota sendiri, belum lagi untuk mereka yang tidak memiliki alat komunikasi” ungkap dia kepada tim Hakasasi.id

Bagi Tuti, masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan dalam menghadapi pendidikan jarak jauh atau daring di masa pandemi. 

“Permasalahan bukan hanya mengenai kuota, ada hal-hal lain seperti biaya pendidikan yang tidak mengalami pengurangan, ketersediaan gadget dan keterbatasan ekonomi yang dihadapi di tengah pandemi.” tutup dia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, 69 juta siswa telah kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran selama pandemi dan hanya 40 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap internet. 

Alih-alih mengurai permasalah infrastruktur, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim malah fokus dengan Program Sekolah Penggerak yang sudah berlangsung pada bulan Juli 2021 lalu.

Program ini menuai kritik dan dianggap terlalu terburu-buru dari berbagai kalangan seperti Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan menambah jurang ketimpangan lantaran hanya berfokus kepada satuan pendidikan yang memiliki akreditasi baik atau unggulan.