Foto: waspadaaceh.com

“Tadi di rumah, suami berpamitan sama 4 anak kami. Mereka melepas Ayah mereka tanpa menangis, bahkan mereka minta agar Ayah terus kuat dalam memperjuangkan keadilan.” Dian Rubianty, istri Saiful Mahdi. 

Tak ada tangis ketika Saiful Mahdi pergi ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada Kamis siang (2/9) untuk menjalani eksekusi hukuman penjara. Istrinya, Dian Rubianty, mengapit tangan Saiful didampingi Direktur LBH Aceh, Syahrul Putra Mutia. Saiful masuk penjara karena kritik.

Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh itu dinyatakan bersalah atas kasus pencemaran nama baik karena menyampaikan kritik di grup WhatsApp pada tahun 2019. Saiful mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah yang berlangsung di tahun 2018. Padahal kritik itu dilakukan atas dasar analisis terhadap sistem penilaian dalam Fakultas Teknik yang dianggap telah baik. 

Saiful Mahdi menggunakan kata “system corrupt”  yang berarti kerusakan pada sistem. Dekan tempatnya mengajar, Taufiq Saidi, tak terima dan melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan bukti pesan di WhatsApp.

Sebuah konferensi pers secara virtual digelar sebelum ia masuk bui. Tim kuasa hukum Saiful, Syahrul, menganggap kliennya adalah korban pembungkaman kritik. Percakapan  di WhatsApp, kata dia, tidak bisa dipidana. 

“Tapi Pengadilan menolak hal ini, sama halnya saat kami menyampaikan tentang pasal 310 dan 311 KUHP, bahwa apa yang dibicarakan oleh Bang Saiful tidak masuk ke pencemaran nama baik dan fitnah.” ungkap Syahrul. 

Syahrul Putra Mutia saat mendampingi Saiful Mahdi

Pada 2 September 2019, Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Saiful bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Awalnya ia divonis hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider kurungan satu bulan penjara. Upaya hukum kasasi yang diajukannya kandas pada hari itu, MA menolak pembelaannya. 

“Hingga kini, Bang Saiful masih taat dengan hukum dan ingin menyampaikan sebuah pelajaran kepada masyarakat Indonesia, bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi.” tutup dia 

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan pidana untuk Saiful adalah sebuah serangan balik bagi para pejuang HAM, pejuang anti-korupsi dan keadilan. 

“Hukum di Indonesia itu penuh dengan rekayasa dan peradilan sesat, banyak yang diputus bersalah tapi sebetulnya tidak bersalah,” ungkap dia

Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet, mengungkapkan sudah banyak korban kriminalisasi atas penerapan UU ITE seperti Syahrul. Mereka masuk bui karena kritik. Ia mencontohkan kasus Baiq Nuril. 

“Kasus ini mengingatkan kita dengan kasus Ibu Baiq Nuril. Ini adalah potret ketidakadilan yang terjadi di Indonesia dan kali ini memakan korban seorang akademisi. Saat ini kebebasan berekspresi ikut porak poranda karena UU ITE.” ucap Damar Juniarto.

Tak hanya itu, Herlambang Wiratraman, Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengatakan jika keputusan ini bukan hanya keliru, tapi juga jauh dari kebebasan akademik dan ekspresi yang justru membentengi bidang pendidikan.

Menurut Herlambang, kebebasan akademik seharusnya dilindungi dan dihargai berdasarkan Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB Nomor 13 yang diturunkan ke UU No 11 tentang pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya). Dia pun mendesak presiden agar mengeluarkan amnesti untuk Saiful Mahdi.

“Situasi ini melengkapi kenyataan bahwa kebebasan akademik terpuruk seiring dengan kebebasan sipil yang melemah di negeri ini,” ujarnya