Putusan Hakim PTUN Semarang atas gugatan warga Wadas, Purworejo, terhadap Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dianggap tidak independen. Putusan itu mengesampingkan perlindungan lingkungan hidup.

Tim kuasa hukum warga Wadas yang tergabung dalam Koalisi Advokat Untuk Keadilan Gempa Dewa merasa kecewa dengan putusan hakim yang menolak gugatan Warga Wadas terhadap penolakan lokasi tambang batu andesit. Salah satu tim kuasa hukum, Ashadi Eko Prihwijiyanto, menganggap hakim tidak bertindak layaknya lembaga yudikatif yang independen, tapi seperti aparatur sipil negara. 

“Seharusnya logika berpikir seorang hakim tidak sama dengan seorang administrator, atau pejabat TUN. Pejabat TUN itu menjalankan perintah atasannya, itu memang kodratnya. Nah, disini lah makannya diperlukannya hakim untuk menguji apakah pejabat TUN ini menjalankan perintah atasan sudah sesuai hukum atau tidak,” jelas Ashadi.

Warga Wadas menggugat Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021. SK gubernur itu pun melandaskan aturan pada Perpres No. 58 tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Peraturan ini mengancam Wadas karena menjadi dasar hukum pembukaan tambang batu andesit di desa itu untuk keperluan pembangunan Waduk Bener yang terletak sekitar 13 km dari Wadas. Dua aturan itu pun mendudukkan desa Wadas sebagai target pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Kuasa hukum beranggapan aturan ini bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah. Aturan itu menyebutkan pengadaan tambang tidak termasuk dalam kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Ditambah lagi, tanpa menambang di Wadas pun pembangunan Bendungan Bener tidak akan terganggu. 

Menurut Ashadi seharusnya hakim bisa menguji apakah Perpres ini sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku diatasnya. Akan tetapi, hakim malah mengabaikan fakta tersebut. 

“Setelah ini Warga Wadas rencananya akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung karena proyek tambang di desa mereka merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional tidak membuka peluang untuk banding,” ucap salah satu kuasa hukum Wadas, Julian Duwi Prasetia.