Kasus penyalahgunaan jabatan Wakil Ketua KPK Lili PIntauli Siregar memiliki potensi pidana dan suap. Pengembangan kasus ini menunggu inisiatif KPK menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas. 

Kekecewaan pemberian sanksi ringan Dewan Pengawas kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, masih membayangi para aktivis antikorupsi. Mereka berharap KPK mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan Lili.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan keputusan Dewan Pengawas harus segera memberikan bukti yang terungkap dalam persidangan kepada Kedeputian Penindakan KPK. Bukti ini dapat menjadi bahan penelusuran tindak pidana suap dibalik komunikasi Lili dengan Walikota Tanjungbalai,  M. Syahrial, yang tersangkut kasus korupsi jual beli jabatan. 

“Apapun sanksi yang dijatuhkan sudah membuktikan dia telah melanggar tindak pidana itu sendiri. Dan secara hukum warga negara yang mengetahui ada pelanggaran hukum wajib melaporkan kepada penegak hukum,” kata Kurnia dalam webinar berjudul “Konferensi Pers Organisasai Masyarakat Sipil Menyikapi Polemik Keputusan Dewas KPK”, pada hari Rabu (1/9).

KPK juga wajib melaporkan Lili Pintauli ke kepolisian, karena Lili telah melanggar Pasal 65 dan 36 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa pemimpin KPK tidak boleh berkomunikasi dengan orang yang sedang berperkara dalam kasus korupsi. Dimana dalam UU tersebut polisi lah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Lili Pintauli.

Menurutnya putusan Dewas yang menyatakan Lili Pintauli bersalah merupakan bukti konkrit untuk melapor kepada kepolisian. Dewas pun seharusnya bisa langsung melaporkan Wakil Ketua KPK tersebut.

KPK sendiri melalui kedeputian-nya juga harus menyelidiki apakah kasus-kasus Lili Pintauli sebelumnya memiliki praktik serupa (komunikasi langsung atau tidak langsung) dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

Selain itu, Kurnia juga berharap agar KPK segera menindaklanjuti kasus ini. Karena jika Lili Pintauli didiamkan maka akan berdampak buruk bagi masa depan penanganan korupsi di Indonesia.

“Setiap pelaku korupsi akan menganggap bahwa pimpinan KPK dapat dihubungi, perkara mereka bisa dibantu oleh komisioner KPK. Dan kepada publik citra badan itu juga akan semakin merosot,” jelasnya.

Ia juga mengkhawatirkan persepsi publik kepada Dewan Pengawas akan semakin memburuk karena tidak memiliki sense of crisis dalam isu pemberantasan korupsi. Padahal, mereka lah yang dipercaya untuk membimbing lembaga anti rasuah tersebut ke jalan yang benar.

Sebelumnya Dewas KPK memberikan sanksi pemotongan gaji sebanyak 40 persen kepada Lili. Hukuman potong gaji ini mendapatkan perhatian besar dari publik karena dianggap terlampau ringan.