Gugatan warga Wadas kepada Ganjar Pranowo soal SK Gubernur Jateng tentang pembaruan penetapan lokasi (IPL) tambang batu ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Senin (30/8). Perlawanan Wadas tak akan berhenti.

PTUN Semarang menolak gugatan terhadap SK Gubernur No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Wonosobo. Kadiv Advokasi Kawasan WALHI Yogyakarta, Himawan Kurniadi, perjuangan warga Wadas tidaklah berakhir sampai disini. 

“Memang gugatan itu sebenarnya dimaksudkan untuk konsolidasi nasional bersama jaringan. Sebagai tahapan perjuangannya warga. Aku pikir (perjuangan warga) tetap lanjut, tidak mempengaruhi perjuangan yang di lapangan,” kata Adi.

Malam ini juga Walhi bersama warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) bersama dengan tim hukum telah membicarakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh.

Warga Desa Wadas, Purworejo sendiri sekarang tengah terancam pembangunan tambang batu andesit  di desa mereka yang akan dipakai untuk membangun bendungan Bener, 10 Km dari desa. Gelombang penolakan sudah terjadi bahkan sejak tahun 2018.

Tambang Andesit tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan warga yang digunakkan untuk bertani. Pembangunan tambang batu sendiri belum berjalan karena warga masih gigih menolak hingga kini. Namun, pembangunan bendungan sendiri sudah berjalan sejak tahun 2018.

“Wadas tidak mendapatkan apapun dari pembangunan bendungan itu, Yang ada potensi bencana, potensi kerusakan yang kalau jadi tambang itu bakal habis hutan kami,” ucap Miftah, warga Wadas anggota GEMPA DEWA dalam diskusi WALHI berjudul Tantangan Penyelamatan Lingkungan Hidup Paska Disahkannya UU Minerba dan Omnibus Cilaka.

Warga Wadas sendiri sudah melakukan berbagai hal seperti mediasi dengan gubernur, Bupati dan yang terakhir gugatan ke PTUN. Namun, usaha mereka tidak juga kunjung didengar oleh pemerintah.