Suasana sidang uji materi (30/8)

Pemerintah dianggap mampu mengontrol peredaran ganja. Kemampuan ini menjadi syarat bagi legalisasi penggunaan narkotika golongan I, seperti ganja, untuk kebutuhan medis. 

Sidang Uji Materi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika yang digelar Mahkamah Konstitusi soal Narkotika Golongan I untuk kebutuhan medis memasuki keterangan ahli pemohon. Ahli Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Asmin Fransiska, menyebutkan Pemerintah Indonesia sudah siap mengontrol peredaran ganja jika narkotika tersebut diturunkan dari golongan 1. 

Menurutnya MK tak perlu khawatir soal pengontrolan narkotika karena penggunaan utamanya untuk kesehatan masyarakat. Narkotika, seperti ganja, morphine, dan sebagainya, memiliki manfaat dan dibutuhkan dalam bidang kesehatan.

“Dalam teori kebijakan narkotika, dibutuhkan dua mekanisme yang seimbang yaitu public health dan public order. Memastikan bahwa kontrol tersebut dipegang penuh dan tidak ada penyalahgunaan,” jelas Asmin pada Senin (30/8). 

Selain Asmin dua akademisi memberikan keterangan ahli dari pihak pemohon. Kedua ahli tersebut adalah Musri Musman dari Universitas Syiah Kuala dan David Nutt dari Imperial College, London. 

Lebih lanjut, Asmin sendiri mengakui permasalahan pasar gelap narkotika terjadi di negara manapun. Namun bukan berarti masalah ini tidak memiliki jalan keluar. Untuk melawan pasar gelap, negara-negara yang melegalkan narkotika tertentu mencari cara agar menekan jumlah pasar gelap dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap diperoleh secara utuh.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971 memberikan hak kepada negara untuk mengontrol narkotika demi kemaslahatan warganya khususnya kesehatan dan ilmu pengetahuan, bukan melarang penggunaan secara legal.  Sehingga Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) kontradiktif dengan tujuan konvensi tersebut karena menghilangkan kontrol yang dimiliki oleh negara.

Menurut Asmin Indonesia sudah bisa mengontrol peredaran ganja, terbukti performa BPOM cukup cakap mengontrol peredaran minuman keras.

Bahkan pada prakteknya bukan kali ini saja penurunan golongan suatu narkotika terjadi. Misalnya morfin dan metadon, yang sempat masuk dalam kategori Narkotika Golongan I pun. Ia pun menganggap bahwa Kemenkes sudah dapat mengontrol pengendalian ganja jika nantinya diturunkan dari golongan 1.

“Cerita ini bukan sekedar cerita tapi fakta bahwa kementerian kesehatan kita mampu mengontrol dengan regulasi golongan narkotika jenis satu yang ketat,” Kata Asmin.

Sidang ini merupakan lanjutan dari gugatan uji materi yang dilayangkan oleh ibu-ibu dari anak penderita Cerebral Palsy. Para pemohon terdiri dari ibu dari anak penderita Cerebral Palsy yakni Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), yang diwakili kuasa hukumnya, Erasmus A T Napitupulu.