Booster vaksin Covid-19 untuk pejabat adalah tindakan korupsi. Kerugian negara masalah ini tak melulu diukur dengan harga tiap suntikan vaksin, tetapi nyawa tenaga medis yang meregang karena belum juga mendapat suntikan vaksin ketiga.

Bocornya rekaman perbincangan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pejabat saat peninjauan vaksinasi di SMPN 22 Samarinda pada Selasa lalu (24/8) adalah sebuah skandal. Beberapa pejabat mengaku mendapatkan booster vaksin Covid-19 yang seharusnya bukan menjadi jatah mereka. 

Akun Youtube Sekretariat Presiden telah mengganti rekaman ini dengan video baru. Sedangkan tayangan di akun youtube lain sudah tak bisa diakses.

Akun Youtube Haris Azhar, #ngeHAMtam (ngobrolin HAM bareng tamu), dengan tema ‘Pejabat Vaksin Booster, Lapor Covid: Moralnya Rusak’ menampilkan kembali video yang sudah ‘langka’ ini.

Presiden berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Inti perbincangannya, pejabat mengaku kepada presiden telah mendapatkan vaksin booster. Gubernur Kaltim, Isran Noor, mengaku sudah mendapatkan vaksin moderna, sementara Walikota Samarinda, Andi Harun, mengikuti program Vaksin Nusantara milik Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Panglima Hadi Tjahjanto mengaku mendapatkan scretome booster.

Irma Hidayana dari LaporCovid-19 menganggap terkuaknya perbincangan ini adalah ironi. Pasalnya, tenaga kesehatan lah yang lebih membutuhkan vaksin booster, dibandingkan para pejabat.

Laporan yang dihimpun LaporCovid-19 kira-kira lebih dari 1.900 tenaga kesehatan meninggal gara-gara Covid-19. Mayoritas dari mereka sudah divaksin sebanyak dua kali. Ini yang membuat vaksin booster begitu mendesak buat tenaga kesehatan. 

Kala para pejabat sudah duluan mendapat vaksin booster, banyak tenaga kesehatan yang masih yang kebingungan soal waktu pasti dapat giliran.

“Banyak sekali nakes yang mengeluh bingung dapat vaksin ketiga booster itu gimana ya,” kata Irma saat berbincang dalam #NgeHamtam.

Pejabat hanya ingin selamat duluan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mereka sama sekali tak memikirkan soal rakyat ataupun tenaga medis yang harus berhadapan langsung dengan virus untuk mencukupi kebutuhan atau menjalankan pekerjaannya.

Perilaku pejabat ini sudah bisa digolongkan sebagai korupsi mengingat vaksin adalah sumber daya terbatas di tengah pandemi. Jika dirupiahkan jumlahnya sekitar ratusan ribu untuk mendapatkan sekali dosis penyuntikan. Namun keterbatasan dan risiko kematian bagi yang belum mendapatkan vaksin membuat vaksin menjadi barang berharga. 

“Menurut gue (perilaku para pejabat) korupsi lah, ada enggak yang lebih buruk dari korupsi Ris?” kata Irma.

Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar pun setuju bahwa apa yang dilakukan para pejabat tersebut masuk kategori korupsi. 

“Kalau gue setuju ini disebut korupsi, penyalahgunaan wewenang mereka untuk kepentingan mereka sendiri padahal vaksin booster itu untuk tenaga kesehatan yang tengah berjuang di situasi krisis ini,” kata Haris.

Terpisah, Tempo juga melaporkan bahwa beberapa pejabat di Toraja Utara juga telah mendapatkan booster vaksin moderna.

Vaksin booster untuk pejabat ini menyalahi aturan. Surat Edaran Kemenkes HK.02.01/I/1919/2021 mengatur bahwa vaksin dosis ketiga hanya boleh diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor SR.02.06II/2025/2021 poin 3 menyebutkan bahwa vaksin covid Moderna hanya boleh diberikan kepada warga yang belum pernah mendapatkan vaksin covid-19.