Foto: omgstories.com

“Kritik kan salah satu bentuk ekspresi, kalau masyarakat sudah sampai di tahap benci, sudah nggak lagi kritik langsung aja makar” –Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu

Aksi polisi memburu pembuat mural, bomber, 404: Not Found dan membuat tukang sablon kaos untuk meminta maaf tak memiliki dasar hukum. Aksi represif semacam ini tak hanya merusak hukum dan demokrasi tetapi juga memicu kebencian publik pada pemerintah. 

Direktur eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mengungkap pasal yang diterapkan kepolisian untuk menjerat bomber dan tukang sablon itu tak relevan untuk menanggapi kritik melalui mural. 

“Pasal apa yang menjerat? Pasal radikal? Terakhir saya cek radikal ga ada di hukum. Pasal 36A lambang negara atau 207 tentang menghina presiden? Padahal pasal 207 itu di Belanda sendiri sudah dihapus, pemerintah boleh dikritik. Sekarang ini, yang naik ke berita adalah penyebaran kebencian,” ungkap dia diskusi daring bertajuk ‘Kerja Belum Selesai! Merdeka Berekspresi dalam Gambar dan Cerita’ pada Minggu lalu (22/8/2021).

Menurutnya kepolisian telah melanggar kode etik dengan bertindak reaktif terhadap kritik. Selama ini kepolisian menganggap masyarakat acuh dan tidak peduli, padahal mereka paham soal kritik dan tengah mengalami keterhimpitan di tengah pandemi. 

Jika polisi bertindak represif maka masyarakat akan mengalami ketakutan. Namun ketakutan yang terus dipendam justru akan menumbuhkan kebencian, tak hanya kepada polisi tetapi juga pemerintah. 

Selama ini ketakutan itu sudah muncul di masyarakat, tinggal menunggu waktu saja untuk berubah menjadi kebencian. 

“Jika polisi mau menenangkan masyarakat, mereka harus mulai untuk tidak reaktif. Masyarakat paham kok, sebatas mana harus melakukan kritik, karena kalau tidak paham itu, jelas masyarakat sudah makar. Kritik kan salah satu bentuk ekspresi, kalo masyarakat sudah sampai di tahap benci, udah ga lagi kritik langsung aja makar.” tutup dia. 

Senada dengan Erasmus, penulis Okky Madasari, mengungkap masyarakat seni merasa terancam dengan tindak-tanduk polisi macam ini. Menurutnya polisi selalu bermain-main dengan kata provokatif, seolah kata itu menjadi mantra untuk menjerat kritik apapun. 

Masyarakat tidak tahu pemicu dan guideline yang menjerat. Darimana polisi yakin jika itu tujuannya provokatif dan menghina Presiden? Mukanya saja ditutup.” ucap Okky Madasari.

Tak hanya itu, Kurator Seni, Chabib Duta Hapsoro, menyatakan jika memang mural itu murni sebuah kritik jadi aneh jika polisi menjeratnya dengan alasan provokasi. Ruang mural selama ini selalu menggunakan tempat publik sementara, seperti tembok bawah jembatan. Lokasi justru menunjukkan makna mural tidak provokasi. 

Hal ini berbeda dengan baliho yang memang sengaja mencari perhatian di ruang mencolok. Seharusnya hal semacam ini dipahami oleh polisi, jangan hanya bernafsu untuk memenjarakan kritik. 

“Ada resistensi antara mural dan baliho. Saat ini kalo kita liat sudah banyak baliho yang muncul. Ini jadi salah satu cara untuk membungkam kritik. Padahal, bagi saya pembuat mural 404 hanya ingin menuangkan perasaan karena posisi mural yang berada di bawah jembatan, bukan dengan tujuan provokatif,” ungkap dia

Sikap represi aparat pun dirasa membuat ancaman terhadap pekerja seni, terutama bomber, kian berat. Kartunis Toni Malakian, menceritakan pernah diintimidasi oleh ormas ketika menggambar pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab . 

Saat itu ia sama sekali tak dilindungi oleh polisi. Ironisnya kini justru polisi yang menjadi ancaman buat pekerja seni

Dalam diskusi ini hadir juga Kompol M. Yunus Saputra, Kepala Analisis Cyber Crime Investigation Center (CCIC) Polri yang mengatakan jika mural adalah karya seni dan masyarakat diperbolehkan untuk terus berkarya dengan catatan, karya tidak mengandung unsur provokatif dan seniman tidak boleh berafiliasi dengan kelompok radikal. 

Lebih lanjut dia mengatakan setiap karya yang terlihat provokatif akan diproses dan pelakunya akan segera mendapatkan hukuman.