Foto: Jawa Pos

Klaim DKI Jakarta sudah memasuki zona hijau dalam penanganan Pandemi Covid-19 dianggap tak tepat. Kebijakan istilah menggunakan zonasi pada daerah administrasi dalam penanganan pandemi hanya menciptakan rasa aman semu. 

Klaim bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah masuk zona hijau ini sebelumnya diungkap oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia menyebutkan ibukota kini mencapai target herd immunity penanganan Covid-19. Namun Epidemiolog UI, Pandu Riono, mengungkap zonasi tak relevan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sistem zonasi Covid-19 yang masih digunakan untuk menetapkan status bahaya pandemi menurutnya salah kaprah. Ia mengingatkan virus Covid-19 adalah penyakit yang menular antar manusia bukan menetap di suatu tempat.

“Zonasi sudah lama tidak digunakkan di Jakarta, Satgas saja yang tidak benar. Masih pakai konsep zonasi yang sebenarnya sudah tidak penting dalam mengurus covid. Padahal, zonasi berdasarkan wilayah administratif, memangnya virus bisa dipaksa bergerak terbatas di wilayah administratif?” kata Pandu saat diwawancarai hakasasi.id Senin (23/8).

Menurutnya penyebaran virus dipengaruhi oleh mobilitas dan aktivitas orang, bukan oleh zonasi berdasarkan wilayah administratif. Konsep ini seharusnya dihapus saja karena tidak diperlukan. Pemakaian zonasi ini juga berisiko membuat pemerintah dapat salah dalam mengambil keputusan.

Pandu juga mengkritik soal klaim sudah tercapainya herd immunity di Jakarta. Pemerintah sudah saatnya meninggalkan target herd immunity untuk menangkal Covid-19 karena mustahil tercapai.

“Keliru, herd-immunity sudah ditinggalkan karena sulit dicapai. Luhut (Luhut Binsar Panjaitan– Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi) sudah tidak pakai dan anjurkan jangan dipakai,” jelasnya.

Melansir Kompas.com, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali menyatakan bahwa telah meninggalkan mengejar herd immunity karena tidak mungkin untuk dikejar. 

Meski wagubnya sudah menyatakan sudah masuk ke zona hijau, pemerintah DKI Jakarta masih menyelenggarakan PPKM Level 4 di wilayahnya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya persentasi vaksinasi di wilayah kota penyangga yang nilainya di bawah 30%.