Penyalahgunaan wewenang atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pemecatan 75 pegawai KPK disebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jika pengadilan membuktikan penyalahgunaan wewenang maka pimpinan KPK bisa dipecat 

Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko, mengatakan temuan pelanggaran HAM yang diumumkan Komnas HAM dan temuan penyalahgunaan wewenang oleh Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa menjadi dasar pemecatan pemecatan pimpinan KPK. Penyalahgunaan ini menyalahi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 

Menyalahgunakan kewenangan  itu diatur di UU, dan penyalahgunaan wewenang itu pelanggaran berat dan bisa dipecat,” kata Sujanarko dalam youtube Haris Azhar, NgeHAMtam, edisi ‘Keras!! Pegawai Ini Sebut KPK Pelanggar HAM!! Dunia Internasional Setuju’, yang diunggah pada Minggu lalu (22/8).

Ia menjelaskan Ombudsman bisa saja meminta penetapan pengadilan untuk memecat para pimpinan bila rekomendasinya tidak dijalankan KPK.

Selain itu, Sujanarko menilai temuan 11 jenis pelanggaran HAM atas penyelenggaraan TWK dalam laporan Komnas HAM menunjukkan pimpinan KPK telah menyalahi UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Pasal itu menyebut KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berasaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM tercela itu, sebenarnya bisa disidang,” kata pria yang berkiprah di KPK sejak berdirinya lembaga anti-rasuah tersebut.

Kejanggalan TWK pegawai KPK yang selama ini dipersoalkan sejumlah kalangan memang akhirnya terbukti setelah Ombudsman menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyusunannya, Juli lalu.

Ombudsman menemukan bahwa KPK telah mengabaikan himbauan presiden yang meminta penyelenggaraan TWK tidak merugikan para pegawai yang akan alih status menjadi aparatur negara.

Kemudian ada pula backdate nota kesepahaman pelaksanaan TWK antara KPK dan BKN. Sementara BKN juga tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen.

Pimpinan KPK pun dinilai tak transparan terkait  informasi rancangan peraturan pada sistem informasi setelah adanya proses perubahan terkait alih status pegawai.

Sementara itu, penandatanganan berita acara harmonisasi peraturan alih status pegawai dilakukan oleh pejabat yang tidak ikut rapat. Seperti diketahui Kepala LAN, Kepala BKN, Ketua KPK, Menpan RB, dan Menkumham yang hadir  pada harmonisasi peraturan alih status pegawai namun yang menandatangani justru Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal PP Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Biro Hukum KPK.

Sementara itu, pada pertengahan Agustus lalu, Komnas HAM menemukan 11 jenis pelanggaran HAM terkait TWK. Jenis pelanggarannya meliputi hak privasi, hak perempuan, sampai hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis.