ANTARA FOTO – Akbar Nugroho Gumay

Turunnya anggaran Kementerian Kesehatan di tengah masa Pandemi menunjukkan negara tak serius membangun fasilitas kesehatan. Penurunan ini akan mempengaruhi laju vaksinasi 2022 nanti.

Penurunan anggaran Kementerian kesehatan ini terungkap melalui Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8). Anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 255,3 triliun, turun 21,8% dari tahun 2020 yakni sebesar Rp 326,4 triliun.Pengamat menganggap bahwa kebijakan ini tidak produktif terhadap penanganan covid.

Peneliti Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan jika negara ingin serius membangun fasilitas kesehatan, seharusnya pemerintah justru menaikkan anggaran kesehatan bukan malah menguranginya.

“Mengurangi anggaran ini dampaknya besar walaupun kita belum tahu rinciannya. Tapi kalau kita mau serius dalam membangun fasilitas kesehatan salah satu rincinya di kecukupan anggaran. Amanat di undang-undang sudah jelas bahwa anggaran kesehatan harus menjadi salah satu yang prioritas,” kata Dicky saat dihubungi oleh hakasasi.id Jumat (20/8).

Menurutnya penurunan anggaran ini tak hanya menjadi kabar buruk penanganan pandemi Covid-19 tetapi juga pembangunan kesehatan nasional lainnya. Program kesehatan pun terancam menjadi mandek seperti contohnya  kematian anak, vaksinasi, infrastruktur dan pembangunan SDM kesehatan.

Penularan dan angka kematian yang meningkat akibat pandemi Covid-19 menunjukkan selama ini terlihat negara kurang berinvestasi dalam sektor kesehatan. Anggaran kesehatan pun, menurut dia, belum mampu mencukupi kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas kesehatan yang tidak siap. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengaku khawatir berkurangnya anggaran kesehatan mempengaruhi laju vaksinasi Covid-19 pada tahun 2022 serta antisipasi apabila terdapat lonjakan kasus karena varian baru. Sepanjang 2021 dengan alokasi anggaran vaksinasi sebesar Rp 214,9 triliun progress dari vaksinasi lengkap baru mencapai 11% dari total populasi. 

“Jika target pemerintah mencapai herd immunity, maka anggaran vaksinasi khususnya tetap perlu ditingkatkan. Belum termasuk tambahan 3T yakni test yang semakin banyak, tracing dan treatment atau perbaikan layanan faskes,” kata Bhima.

Selain itu, berkurangnya anggaran Kementerian Kesehatan juga akan mengurangi pendanaan dalam Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). 

Pengurangan alokasi anggaran kesehatan di 2022 bukan sekedar penanganan Covid-19 tapi juga anggaran non-penanganan Covid-19. Menurutnya penganggaran ini kontradiksi dengan pidato Presiden yang menyatakan fokus utama masih terkait dengan pandemi.

Selain berkurangnya dana anggaran kementerian kesehatan, Bhima juga menyayangkan adanya pengurangan dana anggaran kepada Kementerian Sosial. Mengutip Kompas TV, dana Kementerian Sosial menduduki kementerian ke-lima dengan anggaran terbesar tahun depan yaitu sebesar Rp 78,26 triliun. Meski begitu anggaran tersebut turun dari outlook 2021 yaitu Rp 105,99 triliun.

Kemensos menyebutkan angka tersebut adalah anggaran kewajiban perlindungan sosial negara pada orang miskin dan anak terlantar. Sementara anggaran untuk membantu korban Covid-19 didanai secara terpisah.

Bhima pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang terlalu cepat melakukan penarikan stimulus seperti kesehatan dan bantuan sosial di saat tekanan ekonomi masih berlangsung. Padahal angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, karena pemulihan sektor ekonomi tidak merata.

“Pemerintah kan fokusnya menekan defisit anggaran tahun 2022 menjadi dibawah 6%, tapi cara pengurangan defisit dengan potong anggaran Kemenkes nampaknya kurang pas. Anggaran kementerian sosial juga sebagian digunakan untuk melakukan update data DTKS, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang butuh dana tidak sedikit,” kata Bhima.