Pemberian tanda jasa Bintang Jasa Utama kepada mantan pemimpin milisi pro pemerintahan Indonesia Eurico Guterres pada Kamis(12/8). Ia tercatat sebagai pelaku kejahatan perang di Timor Timur tahun 1999.

Jejak kejahatan Eurico Guterres terekam jelas dalam dokumen Administrasi Sementara PBB (UNTAET). Eurico merupakan satu dari 17 orang terdakwa pelanggaran kriminal serius (serious crime). Selaku Wakil Komandan Pasukan Pejuang Integrasi (PPI), ia berada di belakang komando pembantaian keluarga Gubernur Timor Timur, Carrascalao, pada tanggal 17 April 1999. 

Eurico menggelar apel dan memberikan pidato berapi-api soal penyerangan ke rumah gubernur, setelah itu ia membiarkan simpatisannya bergerak. Padahal rumah gubernur menjadi tempat pengungsian warga karena eskalasi konflik meningkat. Sebanyak 12 orang meninggal dalam penyerbuan itu, salah satu korbannya adalah Manuelito Carrascalao, anak sang gubernur yang masih berumur 17 tahun.

Pembantaian itu hanya satu dari serangkaian sistematis yang mengakibatkan banyak pendukung kemerdekaan mengungsi dari tempat tinggal mereka. 

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Eurico memimpin beberapa kejahatan kemanusiaan dimana salah satunya berupa penyerangan kepada keluarga Manuel Carrascalao, seorang pemimpin kemerdekaan Timor Timur dan orang-orang yang anti kepada integrasi sebagai pengkhianat.

Eurico kemudian juga memerintahkan agar seluruh milisi untuk memburu dan menangkap orang yang anti terhadap integrasi untuk ‘dibawa ke pengadilan internasional’, bahkan juga menyuruh untuk menembak orang-orang yang melawan saat ditangkap. Eurico juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan tersebut. 

Seruan ini kemudian berujung kepada penyerangan besar-besaran kepada warga yang dicurigai anti integrasi. Pemukiman-pemukiman yang menjadi basis dukungan kemerdekaan Timor Timur pun diserang.

Tindakan ini yang membawa Eurico Guterres didakwa bersalah atas perilaku pembunuhan, persekusi dan perilaku tidak manusiawi lainnya. Ia juga bertanggung jawab atas peristiwa Pembantaian Gereja Liquicha. Dimana ia merupakan tersangka utama pembantaian tersebut.

Persidangan HAM Ad Hoc yang dilakukan di Indonesia pun akhirnya memutuskan hukuman 10 tahun penjara pada 2003 kepada Eurico. Namun, ia segera naik banding atas tuduhannya tersebut dan kemudian dibebaskan pada tahun 2008 setelah hampir dua tahun berada di balik jeruji besi.

Namun jejak hitam ini seolah hapus dari ingatan pemerintah. Presiden Joko Widodo memberikan tanda jasa Bintang Jasa Utama kepada mantan pemimpin milisi pro pemerintahan Indonesia Eurico Guterres pada Kamis(12/8). 

UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyebutkan penghargaan ini merupakan kelas tertinggi dari Bintang Jasa, setara dengan Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, serta tanda jasa medali. 

Keputusan presiden untuk menyematkan tanda jasa mendapatkan kritikan keras dari aktivis HAM Timor Leste. Aliansi organisasi masyarakat sipil Timor Leste yang terdiri dari FOKUPERS, ACBIT, Asosiasi Korban 74-99, JSMP, Lao Hamutuk, Centro Nacional CHEGA menuntut agar presiden mencabut tanda jasa yang diberikan kepada Eurico

“Kami menghormati hak prerogatif Presiden Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada siapapun. Namun pemberian penghargaan itu seharus bagi orang yang berbuat sesuatu yang baik bagi negara-bangsa Indonesia, bukan kepada orang yang berprestasi dalam kejahatan“, ucap Direktur AJAR untuk Timor Leste, Jose Luis de Oliveira dalam keterangan tertulis AJAR Jumat (13/8).

Dalam keterangan tersebut juga masyarakat sipil Timor-Leste menganggap bahwa pemberian penghargaan ini kepada Eurico Guterres sama saja dengan menurunkan wibawa penghargaan Bintang Jasa Utama. 

Selain tekanan dari luar, organisasi masyarakat sipil dalam negeri pun menyerukan hal serupa. Aliansi masyarakat sipil Indonesia menganggap bahwa pemberian tanda jasa tersebut sebagai pengkhianatan kepada kemanusiaan dan moralitas serta mengesampingkan keadilan korban.

“Penghargaan terhadap Eurico Guterres menjadi preseden buruk bagi proses demokratisasi di Indonesia pasca-keluar dari belenggu otoritarianisme. Alih-alih, penghargaan tersebut justru membuktikan betapa mengakarnya praktik impunitas, bahkan setelah lebih dari dua dekade reformasi,” ungkap Fatia Maulidyanti, perwakilan aliansi sekaligus Koordinator KontraS pada Kamis (12/8).

Namun demikian, menurut guru besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa pemerintah sudah tepat dalam memberikan tanda jasa kepada Eurico. Salah satu alasannya ialah karena Eurico sudah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 melalui putusan PK.

Namun, tidak demikian dengan Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Menurutnya pembebasan tersebut terjadi akibat dari lingkungan politik pemerintahan saat itu yang secara langsung maupun tidak langsung sangat menyangkal kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

“Kami juga ragu kredibilitas keputusan MA di tingkat PK tersebut. Sebab keputusan MA yg sama, yakni di tingkat kasasi, juga secara kontras telah memvonisnya 10 tahun penjara. Di pengadilan tinggi tingkat banding, dia juga divonis 1 tahun penjara. Kedua putusan ini jelas telah memperkuat putusan majelis hakim pada tingkat pertama, yakni pengadilan HAM ad hoc yg digelar di lingkungan pengadilan negeri,” kata Usman saat dihubungi hakasasi.id Senin (16/8).

Ia juga menganggap bahwa keputusan pemberian bintang tanda jasa sebagai ‘kongkalikong” antara pemenang dan pecundang pemilu, yakni antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Sebab sebelumnya, telah ada penghargaan kepada Eurico dan ribuan eks milisi lainnya yang dianggap sebagai patriot oleh Menhan Prabowo pada akhir tahun lalu.

“Jadi, pemberian tanda jasa ini lebih mencerminkan tukar menukar kepentingan dari para elite politik yang saat ini tengah sama-sama membenamkan agenda Reformasi dan Demokrasi pada umumnya,” jelas Usman.