Kematian karena Covid-19 di daerah terpencil Indonesia meningkat seiring dengan tingginya angka positif. Pandemi itu merambah masyarakat dan cenderung tak tertangani karena sikap pemerintah yang sekedar memoles data dibandingkan menangani pandemi secara komprehensif.

Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia kini  mencapai ke daerah-daerah terpencil. Tempat-tempat itu kerap tak memiliki sumber daya dan fasilitas kesehatan  yang memadai pun tak berdaya digempur pandemi. 

Salah satu pendiri LaporCovid-19, Ahmad Arif, mengatakan penyebaran tersebut sudah mencapai ke daerah-daerah yang sebenarnya sulit dicapai orang luar. Ia mencontohkan penyebaran virus tak terelakan di desa seperti Long Sule di Kalimantan Utara yang hanya bisa diakses melalui penerbangan perintis atau kombinasi perjalanan darat dan air lebih dari sepekan. 

Di daerah tersebut, ditemukan puluhan orang yang dinyatakan positif Covid-19 dan juga kasus kematian. Keselamatan di desa itu terancam karena masyarakat tidak ditunjang sumber daya kesehatan yang mumpuni.

“Daerah ini punya sumber daya kesehatan yang terbatas banyak sekali desa-desa yang tidak memiliki dokter, perawat terbatas, vaksin terbatas,” kata salah satu pendiri Lapor Covid 19 Ahmad Arif di NgeHAMtam edisi ‘Lapor Covid Kupas Kematian Terselubung di Desa-desa’ pada Rabu lalu (19/8).

Minimnya sumber daya kesehatan, kata Aik– nama sapaan Ahmad Arif, kerap kali ditemukan kasus orang yang bergejala dan tak dites di wilayah terpencil. Hal ini yang memunculkan dugaan bahwa jumlah  sebenarnya kematian akibat Covid-19 tak terlapor secara utuh di daerah-daerah terpencil.

Masuknya pandemi ke pedalaman benar-benar memukul masyarakat disana yang  memang sejak sebelum pandemi pun sulit mengakses fasilitas kesehatan. Ia pun mengkritik pemerintah yang selama pandemi ini dianggap gagal meredam penyebaran agar tak sampai di daerah-daerah terpencil tersebut.

“Masuknya Covid-19 ke daerah terpencil ini cermin kegagalan kita melakukan pencegahan,” kata Ahmad tersebut.

Ia pun menganggap kondisi pandemi di pedalaman ini tak lepas dari sikap pemerintah yang cenderung memoles data Covid-19 agar tak menunjukkan tingkat keparahan tinggi. Soal penghapusan data kematian beberapa waktu lalu misalnya, pemerintah justru tak menunjukkan kesungguhan penanganan pandemi dengan kebijakan itu.

Data kematian, jelas dia, menunjukkan latar belakang kondisi pandemi. Di hulu data ini menunjukkan kurangnya tes, lemahnya perawatan, dan buruknya fasilitas kesehatan. Sedangkan di hilir tiap kematian menunjukkan, misalnya melemahnya dukungan sosial. 

LaporCovid-19 sendiri menemukan bahwa angka kematian selama ini underreported. Hasil penelusuran mereka ke daerah menunjukkan bahwa angka kematian di daerah tak menunjukkan kondisi sebenarnya. 

Pada pekan lalu saja mereka mencatat selisih pencatatan angka kematian pemda (kabupaten/ kota) dengan pusat mencapai 19.000 jiwa. Pemda mencatat lebih banyak kematian dari jumlah yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kata Aix, pencatatan ini sama-sama dilakukan pemerintah.

Namun pemda juga tidak melaporkan angka kematian keseluruhan. Pengecekan angka kematian pada rentang pertengahan Juli lalu pemkot Surabaya mencatat angka kematian harian antara 0 sampai 5 kematian. Namun ketika pengecekan dilakukan di rumah sakit, kematian pada 19 Juli mencapai 52 orang.

“Dari sini menunjukkan ini bukan soal teknis saja tetapi juga soal goodwill juga,” keluh dia. 

Selain itu pencatatan kematian pemerintah tidak memakai standar yang dilakukan WHO. Pemerintah hanya mencatat kematian terkonfirmasi yang sudah tes PCR. Sedangkan kematian probable, suspect, atau sekedar konfirmasi positif antigen, tidak dicatat sebagai kematian Covid-19.

Beberapa daerah terpencil yang memiliki fasilitas rendah dan tingkat keterjangkauan sulit pun rentan tidak terdeteksi. “Masuknya Covid-19 ke daerah terpencil ini cermin kegagalan kita melakukan pencegahan,” kata dia.