Mural mirip Presiden Joko Widodo di Kawasan Batujaya, Batuceper, Kota Tanggerang. Foto: Kompas.com

Artis mural, atau kerap disebut bomber, menganggap perburuan polisi terhadap bomber ‘404 Not Found’ sebagai pembungkaman ekspresi.

Gambar karakter di tembok-tembok sudut ibukota itu cukup sederhana, berkepala lonjong, dua bola mata bulat kecil, mimik bibir, anggota badan tak detail, dan kalimat pesan. Karakter itu bernama The Popo. Ia biasa menyampaikan kritik kepada siapapun, misalnya saja:

‘Aku tak percaya hari akhir, aku percaya Jakarta hujan sedikit banjir’

(Karya The Popo yang berisi kritik sosial)

Sang pembuat mural, yang biasa dikenal dengan The Popo– sesuai nama karakternya, belakangan merasa terganggu dengan tindak-tanduk aparat. Mereka sangat sensitif dengan kritik melalui mural, sampai-sampai bombernya ada yang diburu. 

Sebut saja penghapusan mural di beberapa daerah, lalu niat polisi mencari bomber pembuat mural ‘404 Not Found’. Sang bomber terancam jeratan pasal 36A UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal Pasal 46 UU No. 24 Tentang Lambang Negara. 

Ia sendiri pernah membuat satire yang dimuat situs indoprogress. Satire itu menampilkan foto dua pejabat negara dalam foto berdampingan tetapi kepala mereka tertutup awan dan menyisakan mata saja. Lalu ada foto suasana anggota DPR sedang rapat paripurna dengan kepala tertutup awan. 

(Sumber foto: indoprogress.com)

Ilustrasi tersebut merupakan protes atas bencana asap kebakaran hutan Riau tahun 2015. 

Baginya tindak-tanduk aparat itu tidak konsisten, anti-kritik dan membawa kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Ia sendiri mendalami mural sejak tahun 1999, Popo menjadikan tembok sebagai medium artistik untuk menyuarakan opininya. 

“Tahun 2016 saya bikin mural, sederhana, hanya tulisan “Jokowi” tanpa karakter atau Popo. Di pinggir-pinggirnya saya tambahin “yang hapus tak pecat”. Itu ungkapan satire saya yang sama sekali ga dihapus,” ungkap dia saat dihubungi oleh tim Hakasasi.id pada Rabu (18/8).

Mural yang dibuat oleh The Popo pada tahun 2016. Foto oleh The Popo

Jika membuat mural adalah tindak pidana seharusnya kepolisian sejak dulu telah menindak semua kegiatan yang dilakukan oleh bomber yang menyalurkan aspirasi di tembok-tembok publik. Bomber punya tujuan dengan pesan. Kegiatan itu, kata dia, dirasa heroik sehingga harus diselesaikan.  

Selain itu, Popo turut menyayangkan salah satu ungkapan yang dilayangkan oleh Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini yang mengatakan “Jika lapar, kita membeli makan, bukan membeli cat.” dalam wawancara dengan salah satu stasiun tv swasta pada Jumat, 13 Agustus 2021. 

“Yang bikin mural itu bisa dikatakan mempertaruhkan perutnya untuk bisa beli cat. Katakan dia bisa beli makan dari uang cat, tapi uang itu hanya bisa ngisi makan satu atau dua perut. Tapi dengan dia membuat mural ini, dia berpikir bisa mewakili ratusan perut atau ribuan perut yang sama-sama sedang kelaparan,” tambah dia

Bagi dia, apa yang digambarkan merupakan bentuk protes dan gambaran realita terhadap kondisi di Indonesia saat ini. 

Ia pun tak lepas dengan kegelisahan akibat pandemi dan penanganannya yang dirasa tak karuan.

Tak hanya protes, Popo bersama dengan warung makannya Warpopski membuat  inisiatif untuk membantu para pekerja informal (driver ojek online) yang terdampak pandemi dan memberikan makanan gratis. Tindakan ini sendiri sebenarnya protes karena pemerintah tak hadir bagi orang-orang yang dibantunya. 

(Inisiatif dalam akun @warpopski)

Lebih lanjut, Popo mengatakan meskipun adanya kasus ini, dia akan terus konsisten membahas kehidupan sosial melalui mural yang karyanya.

“Saya dari dulu udah konsisten untuk membuat karya satire berbalut humor, masalah perilaku polisi yang seperti ini tidak akan menghalangi saya berkarya dan menyalurkan ekspresi saya sebagai masyarakat. Terutama ke hal-hal kecil yang tidak disadari tapi impact-nya dirasakan setiap hari.” tutup dia

Fandi Denisatria, Praktisi Hukum dari Kantor Hukum dan HAM Lokataru, mengatakan mural adalah bagian dari ungkapan ekspresi dan tujuannya adalah untuk menarik perhatian publik. Tindakan menjerat bomber menurutnya berlebihan. Apalagi pasal-pasal yang ditudingkan kepada para bomber tidak disebutkan bahwa Presiden adalah Lambang Negara.

“Kalaupun ada pelanggaran, bukan dari pasal 36A UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 46 UU No. 24 Tentang Lambang Negara, tapi kembali ke daerah masing-masing yg harus diatur dalam peraturan daerah dan bukan tataran hukum pidana.” tutup dia.

Mural atau Grafiti menjadi salah satu medium yang bisa digunakan oleh publik untuk menuangkan opini dan kritik terhadap pemerintah. Karya seni ini memiliki peran penting dalam kehidupan urban.

Masyarakat Indonesia mulai menggunakan mural dan grafiti sejak perjuangan kemerdekaan negara. Gambar-gambar ini dianggap efektif untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi sosial yang tengah berlangsung dan dihadapi.