Foto: Bisnis.com

Ketimpangan data kematian Covid-19 pemerintah mencapai 19.192 jiwa. Angka ini seharusnya membuat pemerintah waspada, bukan menghapus angka kematian dalam pertimbangan pembatasan aktivitas.

Temuan LaporCovid-19 menunjukan, sejak awal pandemi hingga 7 Agustus 2021 dari 512 kabupaten/kota terdapat 124.790 warga yang meninggal akibat covid menurut pemerintah kota/kabupaten. Sementara di saat yang sama pemerintah pusat mengumumkan total kematian sebanyak 105.598 orang. Kedua angka ini juga belum ditambah dengan jumlah kematian probabel sebanyak 26.636 jiwa.

Data LaporCovid-19 ini menunjukkan gap yang lumayan besar, terdapat ketimpangan selisih 19.192 angka kematian antara pemerintah kabupaten/kota dengan pusat.

Berdasar temuan ini mereka mempertanyakan sikap pemerintah yang menghapus data kematian dari indikator penetapan PPKM. Penghapusan data ini merupakan langkah mundur bagi pemerintah karena membuat penanganan pandemi kian tidak jelas. 

“Kenapa tidak sekalian dihapus semuanya saja? Tidak usah ada testing, tidak usah ada angka penambahan kasus positif,” kelakar Said Fariz Hibban, Data Analyst LaporCovid saat dihubungi oleh hakasasi.id (12/8).

Seharusnya pemerintah melakukan perbaikan data, bukan mengabaikannya. “Sambil menunggu kita masih dapat menggunakan data yang lama. Jika nanti sudah ada data yang baru, perlahan data yang lama bisa disisihkan,” jelasnya.

Ia khawatir hilangnya data dari penentuan indikator PPKM membuat penyampaian kebijakan kepada masyarakat menjadi lebih sulit. Akan ada narasi yang hilang ketika mengimbau masyarakat untuk dirumah tetapi tidak diikut sertakan dengan penjelasan kondisi terkini. Membuat warga menjadi tidak waspada terhadap bahaya yang mengintai.

Selama ini selain adanya ketimpangan data pemerintah kota dan pusat, data angka kematian pun belum mencatat kematian probabel dan kematian isoman. Padahal penghitungan kematian probabel demi mengukur potensial korban. 

“Karena kalau kita tidak mencatat data tersebut kita akan terlalu terjebak di positive case nya dan menyebabkan kita jadi kurang siaga dalam menghadapi covid. Sementara dalam kondisi pandemi ini kita perlu lebih siaga, preventif dalam menghadapi kemungkinan yang ada,” pungkas Iban.

Selain itu, data lain yang perlu dicatat ialah kematian saat isoman. Data tersebut dapat menjadi tolok ukur kesiapan sistem kesehatan dalam melawan covid.

WHO sendiri juga telah membuat standar penghitungan kematian covid dimana salah satunya adalah penghitungan kematian probabel. Dari awal pandemi hingga kini, pemerintah Indonesia masih menggunakan standarnya sendiri untuk mengukur dampak pandemi covid-19 di Indonesia.