“Pulau ini akan jadi pulau konyol, kelak orang berkebun sudah nggak bisa, (mau) cari ikan tapi laut sudah rusak semuanya. Bisnis ekstraktif ini tidak akan lama tapi merusak semuanya,” 

-Seorang pekerja tambang di Sulawesi Tenggara kenalannya Gus Roy

Itulah salah satu gambaran dampak pertambangan di sebuah tempat di Sulawesi Tenggara. Roy Murtadho, atau kerap disapa Gus Roy, berkelana sampai kesana dalam rangka advokasi penolakan tambang itu. Tapi suara protesnya sama sekali tak didengar, penguasa dan politisi selalu memilih pengusaha, kini saatnya memilih berpolitik untuk didengar.  

Gus Roy melihat kerusakan alam, sosial, dan budaya dari aktivitas tambang seperti diceritakan kenalannya itu. Tapi kerusakan di lokasi itu bukan satu-satunya yang membuatnya resah. 

Berbagai lokasi industri ekstraktif yang ia dampingi menunjukkan prahara alam yang sama di Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Industri ini telah langgeng bertahun-tahun, kesimpulannya cuma satu, pemerintah dan pengusaha tambang sudah mesra.

Kritiknya, bersama aktivis dan LSM, soal kerusakan alam dan sosial pun tak cukup menembus telinga pemerintah. Padahal segala cara sudah dilakukan dari demonstrasi, dan memiliki perwakilan aktivis di pemerintahan. Bekerja di ‘pinggiran’-pun dirasanya tak cukup.

“Masyarakat harus berani bikin partai,” cetusnya ketika ngobrol di channel Youtube Haris Azhar dalam segmen ngeHAMtam bertajuk ‘Kerusakan di Bumi Yang Bikin Manusia‼️ Manusia Jenis Apa!?’ pada Selasa (10/8)

Penelitiannya bersama rekan-rekan kelompok aktivis menunjukkan ‘perselingkuhan’ penguasa dengan pengusaha terjadi sejak lama. Roy melihat gejala ini setidaknya hal tersebut sudah berlangsung sejak era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan kini dilanjutkan oleh Joko Widodo

Indonesia dibagi dalam rupa enam koridor-koridor, yakni Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua- Kep.Maluku, dengan masing-masing keunggulannya untuk eksploitasi. Sementara, sektor ekstraktif seperti tambang merupakan salah satu industri yang dominan dalam koridor-koridor tersebut. 

Bahkan pada pemilu 2019 lalu pengusaha sudah berjasa memuluskan jalan elit politik ke tampuk kekuasaan.

Makanya membuat partai politik kini menjadi satu-satunya jalan untuk memecah perselingkuhan ini. Roy mengatakan untuk melawan itu tak cukup dengan sebatas advokasi dan protes masyarakat sipil. Gerakan politik nyata dari warga dan berbagai elemen kelompok masyarakat pun dibutuhkan. 

“Enggak ada  solusi lain, harus merumuskan agenda bersama,” kata Roy.

Sebenarnya langkah intervensi kelompok masyarakat sipil sudah beragam, sampai dengan terlibat ke dalam pemerintahan. Namun terbukti cara itu telah gagal. 

Pengesahan revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja merupakan salah satu bukti kegagalan itu. Demonstrasi di masyarakat tak didengar dan para aktivis dalam pemerintahan pun tak berkutik

Ini (membentuk partai-red) relevan, bisa setuju bisa nggak setuju. Menurut saya sampai sekarang masih relevan ketika saluran politik itu menjadi absurd,” tegasnya.