Penahanan gaji ASN dilakukan dengan dalih pelaksanaan Perpres No.14 Tahun 2021 yang mewajibkan vaksinasi ASN. Mereka tetap bekerja walau tak menerima gaji. 

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan ribuan aparatur sipil negara (ASN) yang menolak vaksin Covid-19. Bahkan beberapa ASN yang tak lolos screening vaksin juga kena imbas ini. Akibatnya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Menurut Angin Malam, seorang ASN yang namanya disamarkan, setidaknya ada 2.000 ASN di pemerintahan kabupaten ini yang mengalami kesulitan karena penghentian pemberian gaji dan tunjangan tersebut. Ia sendiri tak mampu beli susu bagi anaknya karena tak dapat gaji walau masih harus bekerja di kantor. 

“Untuk bulan ini sampai sekarang belum terima gaji, dan susu buat anak enggak bisa dibeli,’ kata dia dalam wawancara Haris Azhar dalam Knalpot, Kanal Podcast Orang Terpinggirkan, bertajuk  “Belum Vaksin, ASN Juga Susah Bosque!! Susu Anak Siapa yang Beli?” di Youtube pada Sabtu malam (7/8)..

Penyetopan gaji ini dilakukan setelah terbitnya surat edaran yang mewajibkan semua ASN di lingkungan pemerintah kabupaten untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Surat edaran tersebut didasari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mewajibkan target vaksinasi wajib divaksin.

Akibatnya, ASN yang tidak ikut program vaksinasi, tidak menerima tunjangan. Namun, implementasinya ternyata lebih parah, mereka yang tak ikut vaksinasi, pemberian gajinya juga distop. 

Angin Malam menjelaskan ada ribuan ASN yang menolak divaksin karena menganggap vaksinasi bukan suatu kewajiban, namun sukarela. Selain itu ASN yang tak lolos screening saat hendak vaksinasi juga kena imbas penahanan gaji ini. Padahal mereka tak mengikuti vaksinasi karena riwayat kesehatannya tak memungkinkan.

Kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup akibat tak mendapat tunjangan dan gaji ini, mereka yang menolak vaksinasi akhirnya ikut divaksin. “Karena sebagian kebutuhan sangat mendesak, pada akhirnya tunduk pada aturan itu. Jadi sebagian sudah mulai vaksin tadi karena kebutuhan keluarga,” kata Angin Malam. 

Direktur Lokataru Haris Azhar mengkritik  Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang membuat vaksinasi menjadi seolah-olah kewajiban. “Kalau vaksin ini jadi kewajiban, itu menurut saya salah konsepsi,” kata Haris. 

Selain itu penyetopan gaji itu dianggapnya menyalahi Perpres No. 14 Tahun 2021. Aturan itu tidak mengatur mengenai penyetopan gaji. Sanksi administratif hanya mencakup soal penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan pemberian denda. 

Hal ini menyebabkan pemerintah daerah salah menginterpretasikan peraturan tersebut. “Perpres itu salah dan tidak tepat, dan diikuti dengan banyak unsur pemerintahan daerah dengan menahan gaji dan tunjangan ini juga ngaco,” kata Haris.