Pelaporan terhadap direktur LBH Bali atas kasus makar adalah penggiringan opini supaya masyarakat menganggap demonstrasi soal Papua adalah upaya makar. Pelaporan ini merugikan orang Papua sekaligus mengesankan mempermudah kriminalisasi terhadap advokat. 

Direktur LBH Bali Ni Kadek Vany Primaliaring menganggap pelapor terhadap dirinya atas kasus makar, Riko Ardika Panjaitan, berupaya menggiring opini publik bahwa setiap demonstrasi Papua adalah tindakan melawan negara. Vany menyatakan pelaporan tersebut sangat berbahaya. Pasalnya, pemrosesan laporan tersebut bakal membuat warga Papua peserta aksi bakal benar-benar ingi melakukan makar. 

“Jangan sampai masyarakat percaya sama opini dari pelapor ini, seolah-olah pada saat itu telah terjadi makar, padahal sebenarnya tidak terjadi makar sama sekali,” kata Vany dalam Kanal Podcast Orang-Orang  Terpinggirkan, Knalpot, bertajuk Direktur LBH Bali dituduh Makar, Haris Azhar: Sudah Beli Senjata Laras Panjang?” pada Minggu malam (9/8).

Menurut dia pelaporan bakal memperbesar sentimen buruk yang tumbuh di masyarakat terhadap warga Papua yang selama ini sudah sering didiskriminasi. Jangan sampai, kata Vany, kawan-kawan Papua yang sering mendapatkan diskriminasi ras dan etnis, termasuk sebagai kelompok minoritas, kemudian mendapatkan stigma negatif di masyarakat. 

Selama ini LBH Bali selalu mendampingi warga Papua yang ingin melakukan aksi di Bali. 

Tuduhan makar tersebut dianggapnya tak pas. Pasalnya selain mendampingi warga Papua yang melakukan aksi, LBH Bali juga mendampingi sejumlah elemen masyarakat seperti buruh dan juga warga korban gusuran. Namun, baru kali ini saja ada yang melaporkan pendampingan hukum sebagai bagian dari makar.

Pelaporan ini ssendiri juga berpotensi mencederai kerja-kerja pendampingan dan pemberian bantuan hukum. Padahal praktik tersebut telah dijamin oleh undang-undang. 

Sementara itu, Direktur Lokataru, Haris Azhar, mengkritik tindakan Riko. Riko yang sejauh ini diketahui seorang asisten pengacara, mestinya tahu praktik pendampingan dan bantuan hukum telah dilindungi undang-undang. 

Haris juga menambahkan laporan ini hanya memperkuat kesan diskriminasi terhadap orang Papua. Pasalnya, mereka yang hendak mengakses pendampingan yang dilindungi undang-undang justru dituduh melakukan makar.

“Kalau Anda (masyarakat) mau menganggap mereka (orang Papua) orang Indonesia, ya mereka harus dibiarkan menikmati akses keadilan yang dijamin konstitusinya Republik Indonesia. Kalau Anda enggak mau ngerjain hak konstitusinya , berarti memang Riko mau mengusir orang Papua dari Indonesia,” kata Haris.

Polda Bali menerima laporan PGN dengan No. Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali pada Senin (2/8/2021). Laporan itu menuliskan alasan pelaporan adalah dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP.  Selain dituding makar, Ni Kadek Vany Primaliaring juga dilaporkan melakukan pemufakatan makar yang terdapat pada Pasal 110 KUHP. 

Rico Ardika Panjaitan sang pelapor merupakan anggota organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara, yang disebut-sebut kerap mempersekusi warga Papua yang melakukan aksi.