Brigadir Polisi Agusmin bakal dihukum penempatan khusus selama 21 hari setelah sidang pelanggaran disiplin menilai dirinya melawan perintah atasannya, mengikuti program vaksinasi. Namun putusan sidang disiplin ini bertolak belakang dengan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Keyakinan Brigadir Agusmin Inda bahwa dirinya berhak menolak ikut program vaksinasi berujung hukuman. Pada 19 Juli lalu, Polres Bombana, Sulawesi Tenggara, yakni  tempat pria berusia 32 tahun ini bertugas, menjatuhkan hukuman padanya melalui Sidang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. 

Agusmin divonis menjalani hukuman penempatan dalam tempat khusus, atau serupa penahanan, selama 21 hari dan juga penundaan segala jenis pendidikan untuk anggota Polri selama satu tahun. Ia dinilai melanggar surat perintah vaksinasi anggota Polri yang ditandatangani sang kapolres. Ia pun kini tengah menanti eksekusi hukuman pada 9 Agustus nanti. 

Namun dirinya masih belum puas dengan putusan sidang disiplin itu, kenapa keyakinannya diadili. Dirinya percaya menolak vaksin adalah hak. Hal ini diklaim Agusmin didasari pada keyakinan pribadinya yang menganggap semua orang sudah punya imun yang mampu menjaga diri dari virus tanpa perlu injeksi vaksin. 

“Saya juga bingung kan di satu sisi kita punya hak asasi atas tubuh kita. Artinya kita punya hak untuk mengizinkan apa yang harus (dilakukan), dan  tahu yang terbaik buat tubuh kita,” kata Agusmin dalam edisi Kanal Podcast Orang Terpinggirkan (Knalpot) Edisi 27, ‘Tolak Vaksin, Polisi Bombana Dihukum pada 4 Agustus 2021.

Direktur Lokataru Haris Azhar pun mengungkap sidang disiplin untuk Agusmin tak tepat. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap warga negara berhak hak untuk menentukan layanan kesehatan yang diperlukannya. 

Ia juga menambahkan penolakan vaksinasi didasarkan keyakinan individu tersebut merupakan hal yang tak bisa disentuh oleh siapapun.  “Freedom of conscience, kebebasan berkeyakinan adalah sesuatu yang alamiah. Negara, hukum itu enggak bisa masuk ke sanubari dia,” kata Haris. 

Hukuman yang diganjarkan para atasan Agusmin-pun terkesan gegabah dan sewenang-wenang. “Saya pikir dialog, pengecualian-pengecualian dengan ukuran yang masuk akal itu bisa dilakukan,” kata Haris.