Warga diminta segera menandatangani surat bersedia divaksin dalam waktu tujuh hari kerja. Mereka yang tak mengumpulkan surat dalam kurun waktu tersebut diancam sanksi administratif.

Pemaksaan vaksinasi terhadap warga dengan ancaman sanksi pencabutan hak untuk menerima bantuan selama pandemi terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat. 

Hal ini terungkap setelah sejumlah warga RW 4 di Petamburan, Jakarta Pusat menerima surat tanda bersedia divaksin yang dibagikan kader Dasawisma selama 25-26 Juli lalu. Warga diminta menandatangani surat tersebut di atas materai dan menyerahkannya kembali kepada pihak RT-nya masing-masing dalam waktu tujuh hari kerja

Surat tersebut menyatakan warga yang tak mengembalikan surat tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan bakal menerima sanksi seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, pasal 13 A ayat 4. 

Ayat tersebut menyebutkan menyatakan pihak yang menjadi sasaran namun tak mengikuti vaksinasi bakal mendapat sanksi administratif berupa penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial, layanan administrasi pemerintah, atau juga denda.

Seorang warga RW 4 Petamburan, Abdul Malik, berusia 54  tahun sempat mengeluhkan beredarnya surat tersebut. Pasalnya ia adalah penderita stroke yang perlu mengkonsultasikan asupan yang masuk dalam tubuhnya. Sementara, untuk mendapat rekomendasi dokter tetap membutuhkan waktu. “Bukannya saya enggak mau (divaksin),” kata Malik kepada Haksasi.id

Ia pun harus mengejar waktu mengurus rekomendasi dari dokter.

Aliansi Mahasiswa Pemuda Lingkar Kerakyatan (AM-Perak) yang mendampingi para warga menilai ajakan vaksin oleh pihak RT/RW ini serampangan. Pasalnya pihak RT/RW tak memberikan informasi yang lengkap mengenai program vaksinasi, khususnya bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan. Sementara pihak RT/RW tak lengkap menerangkan siapa yang bakal bertanggung jawab bila terdapat efek ikutan pasca vaksinasi bagi warga dengan penyakit komorbid ini.

 Adapun surat tersebut terkesan sebagai tanda ancaman kepada warga.

“Warga memiliki niat dan itikad baik untuk melaksanakan vaksin. Namun dengan tegas menolak terhadap edaran surat tersebut yang manipulatif dan berisi ancaman,” dalam keterangan tertulis AM-Perak.