UU Otsus Papua dianggap serampangan dari proses pengesahan hingga isinya. Aspirasi banyak pihak dikesampingkan sehingga substansinya pun tak menyentuh permasalahan Papua. Penyelesaian pelanggaran HAM dan kesejahteraan pun masih jadi mimpi di siang bolong. 

Pesimisme meliputi keberhasilan UU Otsus yang disahkan pada 15 Juli untuk menyelesaikan masalah Papua. Peneliti LIPI yang juga tim penyusun Papua Road Map, Adriana Elisabeth, mengungkap UU Otsus tidak bakal berhasil memperbaiki keadaan warga Papua yang saat ini masih terperangkap dengan trauma akan kekerasan negara. 

“Walaupun niatnya baik tapi kalau cara berpikirnya tidak dengan konteks papua, keluhan-keluhan selama ini, soal ketidakpercayaan, ketidakadilan, bagaimana mau mengharap otsus ini agar jalan?” ujar dia dalam Youtube Haris Azhar Episode NgeHAMtam bertajuk ‘Papua Lives Matter, Bersatu Melawan Rasisme’ yang tayang pada Minggu (1/8).

Pasalnya, Adriana di dalam diskusi tersebut mengatakan ukuran keberhasilan Otsus tersebut tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur. Banyak hal di luar infrastruktur yang masih tersisa.  Termasuk, kata dia, penyelesaian pelanggaran HAM. 

Pemerintah pusat masih menitikberatkan pada pendekatan infrastruktur dalam perundangan itu. Padahal masalah utama di Papua bukan perkara itu tetapi justru soal pendekatan kekerasan yang dilakukan melalui aparat keamanan dan pertahanan. Alhasil kesejahteraan, dalam artian luas, tetap saja susah diciptakan dengan perangkat UU baru ini. 

Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, mengaku merasa sangsi dengan keberhasilan perundangan ini. Menurutnya selama perundangan ini masih membawa semangat UU Otsus Papua yang lama, UU No. 21 Tahun 2001. Keterlibatan orang Papua untuk menentukan prioritas kebijakan masih dikesampingkan.

Walau UU ini mengatur pembentukan badan khusus, di bawah Wakil Presiden yang akan berkantor di Papua, namun Mirza beranggapan kehadiran mereka ke pulau di ujung timur Indonesia itu tak membawa dampak apapun. Kepentingan Jakarta, kata dia, masih mengesampingkan keinginan orang Papua karena model pendekatannya sama saja.

Apalagi, bagi Mirza, sejak awal pembahasan UU Otsus Papua sendiri dilakukan terburu-buru dan tersisip di PPKM Darurat ketika menghadapi penyebaran varian delta Covid-19. Kejadian serupa dilakukan oleh pemerintah ketika mereka membahas UU Cipta Kerja. 

“Hadirnya seperti petir di siang bolong,” kata Mirza.

Kuasa hukum Masyarakat Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP dan MRPB), Roy Rening, menyebutkan pemerintah yang tidak melibatkan MRP dalam penyusunan UU Otsus Papua baru ini. Padahal, kata dia, MRP merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengusulan dan pembahasan revisi.

Roy sendiri tengah melayangkan judicial review terhadap kewenangan Presiden dan DPR soal perubahan kedua UU Otsus ke Mahkamah Konstitusi. Namun proses di MK berjalan lambat karena penanganan Covid-19. Saat menunggu proses itu justru Revisi UU Otsus  disahkan oleh DPR.

“Kami pun mencabut permohonan. Tapi ini aneh, permohonan lamban tetapi pengesahan lancar,” keluhnya. 

Pelibatan MRP dalam penyusunan RUU ini saat pembahasan di DPR nyaris tak ada. Memang saran dikirimkan dalam surat, oleh MRPB, tetapi sama sekali tidak ada pembicaraan lebih jauh. Padahal banyak hal yang akan disampaikan. 

“Kenapa proses ini engga dilalui? Supaya ada legitimasi (warga Papua) terhadap produk ini,” kata Roy.