Sumber foto : cyclonis.com

Setelah dituduh sebagai inisiator di balik ajakan aksi Jokowi End Game, Blok Politik Pelajar (BPP) menghadapi ancaman. Aksi terhadap organisasi ini merupakan upaya membungkam kritik. 

Blok Politik Pelajar mengaku tak terkait dengan ajakan aksi ‘Jokowi End Game’. Aksi itu berada di luar agenda mereka, yakni menjalani aksi konvoi sosial. Anggota BPP, Delpedro Marhaen, mengaku konvoi sosial merupakan aksi memborong dagangan pedagang kaki lima yang terimbas penanganan pandemi Covid-19.

Herannya beberapa aktivis BPP justru ditangkap di Cirebon. Mereka adalah Eki Nur Falahudin (21 tahun) dan Raden Geraldi Febrianto Saputro (23 tahun). 

“Sampai sekarang kami masih menelusuri pasal-pasal apa yang membuat rekan kami ditahan oleh kepolisian, padahal yang kami lakukan hanya aksi konvoi sosial dengan memborong dagangan pedagang kaki lima.”

Delpedro Marhaen.

Delpedro Marhaen, salah satu anggota BPP mengungkap jika kedua rekannya yang tertangkap telah bebas dengan wajib lapor kepada polisi. Kedua rekannya itu telah dilepaskan oleh polisi. 

“Tidak ada kejelasan pasal apa yang menyandung mereka. Awalnya bilang mengenai penyebaran berita hoaks,” imbuhnya kepada Hakasasi.id

Pedro, nama sapaan Delpedro Marhaen, pun mengatakan dalam surat keterangan wajib lapor yang diberikan kepada Eki dan Gerald hanya tertera laporan dari polisi dan pasal 31 KUHAP.

Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sendiri berisi, (1) Terpidana dapat menjalani kurungan pengganti tanpa menunggu batas pembayaran denda, (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan pembayaran dendanya, (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah menjalankan pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. 

Namun di luar proses hukum itu teror dan intimidasi terhadap aktivis BPP masih terus berlanjut. Sejak Sabtu, 24 Juli 2021 beberapa anggota BPP pun menjadi korban teror dan doxxing di media sosial. Bahkan beberapa anggota BPP mendapatkan ancaman pembunuhan dan ditangkap.

Pedro mengatakan dirinya tidak luput menjadi korban teror doxing di media sosial. Data pribadi yang berisi nama hingga alamat tempat tinggalnya diunggah pada Minggu dini hari. Ia pun mendapatkan spam chat, pesan suara di Whatsapp dan telepon.

“Di Jakarta, saya dan rekan saya Miftahul Choir yang terkena doxing juga ancaman. Saya dikirimi foto kos via chat dan dapat ancaman pembunuhan selain itu ada upaya peretasan akun Whatsapp. Miftah sudah mengalami peretasan di WA dan akun instagram, teman-teman yang ada di dalam kontaknya pun ikut terkena teror dan ancaman,” akunya.

Hingga saat ini, Delpedro dan anggota BPP lainnya masih dibuat bingung dengan reaksi pemerintah terhadap organisasi yang mereka dirikan. Dia pun menduga ada beberapa orang yang ingin menjadikan BPP sebagai kambing hitam. 

“Bingung kenapa reaksi pemerintah dan buzzer sampai segitunya, padahal kegiatan BPP sendiri sampai saat ini hanya aksi sosial (memborong makanan pedagang kaki lima), aksi demokrasi, diskusi publik, debat terbuka dan kelas-kelas akademis.” tutup dia. 

Bahkan teror dan doxxing yang diberikan kepada anggota BPP menurutnya menjadi salah satu bentuk penyempitan ruang demokrasi dan intimidasi dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Doxxing atau penyebarluasan informasi atau membongkar data pribadi oleh pihak tidak berwenang atau tanpa izin orang dirasa sangat mengancam. Praktik ini gencar dilakukan dengan menyebarkan informasi spesifik yang bersifat rahasia dan mengunggah gambar maupun video dengan tujuan mendiskreditkan atau mempermalukan seseorang.

Aksi ini tidak hanya bisa menimpa para aktivis, tetapi semua lapisan masyarakat umum dari segala profesi. Upaya ini dilakukan untuk membatasi akses dan kebebasan informasi yang hendak disebarkan kepada masyarakat. Doxing menjadi ancaman baru di ranah daring. 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) terjadi peningkatan aksi doxxing pada tahun 2017 hingga 2020. Bahkan pada tahun 2020 doxing meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebanyak 56 persen korban doxing adalah wartawan dan 5 persen lainnya adalah aktivis dan pembela HAM. 

Muhammad Elfiansyah Alaydrus, peneliti dari Lokataru Foundation doxxing yang terjadi selama ini lebih banyak diarahkan kepada kelompok ktiris. Menurutnya hal ini merupakan ancaman terhadap demokrasi dan HAM. Seharusnya kepolisian melakukan penuntasan atas kasus semacam ini karena terus berulang. 

“Polisi itu tugasnya menjamin hak untuk berekspresi, berpendapat di muka umum itu terlindungi bukan sebaliknya malahan memproses mereka yang memiliki hak itu,” ungkapnya saat dihubungi oleh tim Hakasasi.id

Aksi doxxing terhadap BPP bisa menjadi pintu masuk polisi untuk membongkar doxing yang marak terjadi. Namun justru sebaliknya, polisi tidak berbuat apa-apa. Peristiwa penangkapan anggota BPP ini, kata dia, menandakan polisi malahan mendukung perilaku doxxing

BPP sendiri adalah organisasi yang menjadi wadah politik bagi pelajar dan mahasiswa tanpa adanya struktur ketua dan pentolan mahasiswa. Gerakan ini terinspirasi dari para pelajar di Hongkong, Malaysia dan Thailand yang mampu mengubah kebijakan. 

Organisasi yang saat ini beranggotakan 300 orang dan tersebar di Bandung, Bogor, Cirebon, Jakarta, Makassar, NTT dan Padang ini terbentuk sebagai wadah berjejaring dan berkreasi pada 10 Desember 2020.